REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo diminta perlu menjelaskan kinerjanya dalam memangkas angka kemiskinan di Provinsi Jateng. Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai, upaya pemerintah Jateng dalam mengurangi jumlah warga miskin belum maksimal.

Sehingga, hal itu potensial dijadikan peluru untuk menyerang Ganjar pada Pilpres 2024. "Maka, poin yang cukup menjadi hal menarik saya lihat adalah kemiskinan Jateng ini menjadi, apakah batu loncatan atau tolok ukur kinerja Ganjar atau bagaimana. Ini yang perlu kita lihat dulu," ucap Arifki saat dihubungi di Jakarta, dikutip Ahad (4/9/2023).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada September 2013 atau awal periode pertama Ganjar menjadi gubernur Jateng, persentase penduduk miskin di angka 14,44 persen. Sementara pada Maret 2023, persentase penduduk miskin di Jateng 10,77 persen.

Arifki berpandangan, isu kemiskinan di Jateng bisa berpengaruh terhadap tingkat elektabilitas Ganjar yang sudah diusung PDIP menjadi calon presiden pada Pilpresn2024. Dalam pesta demokrasi mendatang, pemilih di Jateng pun belum tentu sepenuhnya mendukung Ganjar.

Hal tersebut disampaikan karena sebagai kepala daerah, wajar apabila ada warga yang merasa puas dan tidak dengan kepemimpinan Ganjar di Jateng selama dua periode. "Artinya, saya membaca masih ada kelompok yang tidak puas dengan Ganjar. Apakah soal kemiskinan atau lainnya," ujar Arifki.

Oleh sebab itu, sebelum mengakhiri masa tugasnya pada 5 September 2023, menurut Arifki, Ganjar perlu menjelaskan kinerjanya kepada masyarakat. Tidak hanya soal mengatasi kemiskinan, tapi juga hal lain yang bisa dijadikan bahan kampanye untuk menyerangnya.

"Dari 2022 sampai 2023 ada perubahan sedikit (data kemiskinan di Jateng), tapi segmen kemiskinannya masih meningkat. Jadi, di bagian tertentu sudah baik, tapi segmen kemiskinan masih meningkat. Makanya saya melihat, ini masih menjadi tantangan bagi Ganjar dan perlu menjelaskan ke publik," ucap Arifki.

Kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten...

Ikuti Whatsapp Channel Republika