REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan, sejak awal tahun ini, sekitar 280 ribu warga Rusia telah mendaftarkan diri ke layanan profesional di militer negara tersebut. Saat ini Rusia tengah berupaya menggemukan personel angkatan bersenjatanya.
“Menurut Kementerian Pertahanan, sejak 1 Januari, sekitar 280 ribu orang telah diterima menjadi anggota Angkatan Bersenjata berdasarkan kontrak, termasuk tentara cadangan,” kata Medvedev saat mengunjungi Timur Jauh Rusia, Ahad (3/9/2023), dilaporkan kantor berita Rusia, TASS.
Tahun lalu Rusia mengumumkan rencana untuk menambah personel tempurnya lebih dari 30 persen menjadi 1,5 juta. Rencana tersebut dipandang ambisius karena Rusia tengah terlibat konflik dengan Ukraina. Sejumlah anggota parlemen Rusia berpendapat bahwa Rusia membutuhkan tentara profesional berkekuatan 7 juta orang untuk menjamin keamanan negaranya. Langkah tersebut bakal menyedot tunjangan anggaran yang masif.
Pada September 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial. Lewat kebijakan tersebut, Rusia memerintahkan warganya yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti wajib militer. Moskow hendak mengerahkan mereka dalam pertempuran di Ukraina.
Putin mengatakan, keputusan untuk mobilisasi parsial bertujuan untuk melindungi Rusia dan seluruh rakyatnya. "Ini untuk melindungi tanah air kita, kedaulatan dan integritas teritorialnya, guna memastikan keamanan rakyat kita dan orang-orang di wilayah yang dibebaskan," ujarnya, 21 September 2022 lalu.
Kata-kata "wilayah yang dibebaskan" yang disinggung Putin dalam pernyataannya mengacu pada wilayah Ukraina yang kini sudah berada di bawah kontrol pasukan Rusia. Pascapengumuman tentang kebijakan mobilisasi militer parsial, banyak warga Rusia yang memutuskan kabur ke luar negeri. Mereka enggan harus mengikuti wajib militer.
Pada Oktober 2022, beberapa media lokal Rusia melaporkan, terdapat sekitar 700 ribu orang yang memilih melarikan diri keluar negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika