REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Wakil ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan pada Ahad (3/8/2023), militerisasi yang dilakukan Jepang memperumit situasi di kawasan Asia-Pasifik. Militerisasi yang dimaksud yakni memperbarui kemampuan militer pasukan bela diri Jepang.
Rusia dan Jepang memiliki hubungan yang kompleks yang ditandai dengan perselisihan teritorial selama beberapa dekade atas beberapa pulau kecil di perairan tersebut.
“Sangat disesalkan bahwa pihak berwenang Jepang mengambil jalan menuju militerisasi baru di negara ini,” ujar mantan presiden Rusia itu diikutip dari kantor berita milik pemerintah Rusia TASS
“Latihan pasukan sedang berlangsung di dekat Kepulauan Kuril, yang secara serius memperumit situasi di kawasan Asia-Pasifik," ujarnya.
Rusia menguasai wilayah di lepas pantai Hokkaido yang disebut Kuril selatan, tetapi area ini diklaim Jepang sebagai Wilayah Utara. Perselisihan mengenai wilayah tersebut, yang direbut Uni Soviet pada hari-hari terakhir Perang Dunia II, telah menghalangi Tokyo dan Moskow untuk mencapai perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri permusuhan.
Medvedev mengatakan Jepang, dengan bantuan Amerika Serikat, memperluas infrastruktur militernya dan meningkatkan pembelian senjata. Kementerian Pertahanan Jepang memang berupaya mencapai rekor anggaran sebesar 53 miliar dolar AS pada tahun fiskal berikutnya.
Alokasi itu yang merupakan bagian dari pembangunan militer terbesar sejak Perang Dunia II. Anggaran ini bertujuan untuk melipatgandakan belanja pertahanan menjadi dua persen dari produk domestik bruto pada 2027.
Peningkatan anggaran pertahanan Jepang ini dilakukan dengan alasan sikap Cina yang semakin asertif. Ditambah lagi situasi yang tidak dapat diprediksi dari Korea Utara.
Kementerian Luar Negeri Jepang dan Kantor Perdana Menteri tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar di luar jam kerja atas tuduhan Medvedev. Namun penyataan ini kemungkinan akan menimbulkan suasana yang semakin tidak nyaman bagi kedua negara.
Sebelum itu, Rusia memutuskan tahun ini untuk mendeklarasikan 3 September atau tepat sehari setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia II sebagai “Hari Kemenangan atas Militeristik Jepang”. Penetapan itu pun memicu protes dari Tokyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika