Selasa 05 Sep 2023 05:35 WIB

Pendekatan Sudah Usang, Modi Desak PBB Lakukan Reformasi

Pendekatan pertengahan abad ke-20 tidak dapat membantu dunia di abad ke-21

Rep: Dwina Agustin/ Red: Esthi Maharani
Perdana Menteri India Narendra Modi meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan reformasi sejalan dengan realitas abad ke-21.
Foto: Gianluigi Guercia/Pool via AP
Perdana Menteri India Narendra Modi meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan reformasi sejalan dengan realitas abad ke-21.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Perdana Menteri India Narendra Modi meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan reformasi sejalan dengan realitas abad ke-21. Perubahan itu untuk memastikan keterwakilan suara-suara yang penting.

“Pendekatan pertengahan abad ke-20 tidak dapat membantu dunia di abad ke-21," ujar Modi yang akan menjadi tuan rumah pada pertemuan puncak G20 kepada kantor berita Press Trust of India.

Baca Juga

Pemimpin negara berpenduduk terpadat di dunia ini bercita-cita menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dia berupaya meningkatkan status India dan mempromosikan tujuan-tujuannya, seperti keringanan utang yang tidak berkelanjutan, dengan menggunakan mimbar global KTT G20 yang dimulai pada 9 September.

“Lembaga-lembaga internasional perlu mengenali realitas yang berubah, meninjau kembali prioritas mereka,” kata Modi.

Modi mengatakan penting untuk memastikan keterwakilan suara. “Kepresidenan India di G20 juga menaburkan benih kepercayaan di negara-negara yang disebut sebagai dunia ketiga," ujarnya.

Pria berusia 72 tahun itu mengatakan, kepresidenan India di G20 telah menghasilkan pengakuan bahwa kebijakan anti-inflasi di satu negara tidak merugikan negara lain. Inflasi sangat memukul banyak masyarakat miskin di India.

Para ekonom dalam jajak pendapat Reuters telah menaikkan perkiraan inflasi India secara tajam untuk kuartal ini. India diperkirakan kenaikan harga akan tetap di atas batas bank sentral sebesar enam persen hingga setidaknya pada Oktober.

Selain itu Modi menyerukan kerja sama global dalam memerangi kejahatan dunia maya. "Teroris yang menggunakan jaringan gelap, metaverse, dan mata uang kripto untuk memenuhi tujuan jahat dapat berdampak pada tatanan sosial suatu negara," katanya.

sumber : AP
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement