REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petani Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Pulang Pisau, Kalteng, Jumat (1/9/2023), disambangi Komisi IV DPR RI yang sedang melakukan tugas pengawasannya pada kawasan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate. Setidaknya 18 orang anggota DPR RI hadir dan berdialog langsung bersama kelompok tani dan pemerintah daerah.
Darori Wonodipuro, nggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan walaupun selama ini food estate masih belum maksimal, tapi dirinya paham dibutuhkan waktu yang panjang agar mampu produksinya maksimal.
"Ternyata setelah dijelaskan oleh kepala dinas juga oleh Dirjen PSP, disebutkan bisa normal produksinya nanti makan waktu enam tahun. Saya tahu ini bekas PLG tahun 2014. Artinya apa? Kita terus simultan jangan sampai terjadi terputus program ini," ujar Darori.
Darori mengungkapkan pengalamannya saat menjabat sebagai Dirjen di Kementerian Kehutanan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahwa mengelola lahan gambut bukanlah masalah yang mudah.
"Kebetulan saya pernah sebagai Dirjen di Kementerian Kehutanan 11 tahun. Saya pernah waktu Pak SBY di sini saya ikut, ya enggak maksimal hasilnya. Nah, sekarang ternyata kita lihat produksinya walaupun belum maksimal baru itu 3-5 ton, tapi sudah tampak," katanya.
Dirinya memahami bila para petani minta agar ini dilanjutkan. Maka kepada pemerintah, dia mendorong agar semua yang dibutuhkan terpenuhi, terutama air, karena tidak ada pohon tidak ada air, tidak ada air tidak ada kehidupan.
"Itu yang penting air ini yang jadi masalah. Ya mudah-mudahan PUPR paham untuk melanjutkan proyek-proyek ataupun irigasi yang ada untuk pengairan pertanian. Karena ini masih membutuhkan sentuhan pusat. Kemampuan petani sangat terbatas, kita akan mengimbau pada pemerintah Jokowi dan semua kementerian yang terkait agar ini menjadi perhatian dan ini adalah lumbung padi masa depan di Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar Hanan Rozak mengatakan, apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dalam melaksanakan program food estate ini sudah tepat. Dia berharap pemerintah daerah yang menjadi lokasi food estate juga memberikan perhatian intensif terhadap program ini.
"Saya pikir, saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian itu sudah pas. Hanya masalahnya tindak lanjut di tingkat lapangan, tugas dengan lapangan ini adalah tugas pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi. Yang saya maksud adalah kalau kaitan dengan intensifikasinya kaitan dengan spesifikasinya udah on the track," ujar Hanan.
Hanan Rozak menilai, masalah pengelolaan food estate ini, ekstensifikasi berbeda dengan intensifikasi biasa, dirinya menilai kelembagaan di tingkat bawah perlu ditingkatkan lagi.
"Perlu direvitalisasi lagi minimal seperti tadi dilaporkan satu kelompok itu ada 60 anggota dengan lahan 120 hektar. Ini sebenarnya satu perusahaan ini satu usaha tani 120 hektare ini. Nah, ini tentunya ada pendampingan tidak bisa berhenti di sini, masih tugas pemerintah pusat. Ini baru 10 ribu hektare, nanti tahun depan kalau ada lagi ya ke lokasi yang lain," katanya.
"Ya intinya ke depan ini harus dilanjutkan dengan pendampingan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam hal ini dinas pertaniannya, PPL-nya dan tentu saja petaninya," ujarnya.
Sementara, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerinda T.A Khalid juga mengungkapkan, program food estate ini terbukti meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Berkat program ini, masyarakat Pulang Pisau bisa lebih produktif.
"Alhamdulillah kami turun melihat langsung tadi respon masyarakat, harapan masyarakat ini harus dilanjutkan kendatipun memang kita menyadari untuk membangun foundasi ini enggak gampang. Ini enam tahun kita bangun pelan-pelan, butuh waktu yang begitu panjang," kata Khalid.
Khalid mengaku sudah berkomunikasi sendiri dengan masyarakat setempat dan juga kelompok-kelompok tani yang menggarap food estate. "Hasilnya nampak, ini tadi saya yang tanya langsung kepada kelompok tani, bagaimana harapan dan apa efeknya, rupanya mereka memang sangat luar biasa. Seperti apa yang disampaikan Pak Jokowi, ini enam tahun pelan-pelan dan terasa hasilnya. Saya tadi mendengar langsung apa yang disampaikan oleh masyarakat menginginkan food estate ini dilanjutkan dan mungkin ini menjadi perhatian kami di komisi IV bersama Kementerian untuk berpikir mungkin 2023 ini kita tidak ada tapi 2024 nanti mungkin insya Allah," ujarnya.
Dia menilai, membangun food estate tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi dia menganggap ini udah hampir jadi, sehingga jangan sampai ditinggalkan atau tidak dilanjutkan.
"Jadi 2024 ini menjadi perhatian kita agar apa yang sudah kita bangun 6 tahun ini dapat berlanjut. Saya pikir itu yang harus kita sampaikan, kunjungan ini sudah mewakili komisi IV secara keseluruhan, kami akan menyampaikan kepada teman-teman yang lain dan InsyaAllah faktanya," ujarnya.
