REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para diplomat top Asia Tenggara pada Senin (4/9/2023), akan meninjau rencana perdamaian untuk Myanmar yang sempat terhenti. Sebelumnya perkumpulan negara di Asia Tenggara ini alami kebuntuan perdamaian di Myanmar dengan kegagalan di pihak junta militer yang berkuasa, untuk mengakhiri kekerasan lebih dari dua tahun setelah kudeta.

Para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan bertemu di Jakarta, Indonesia, minggu ini untuk membahas Myanmar, dan beberapa hal. Di antaranya kode etik untuk Laut Cina Selatan, ekonomi kawasan, kejahatan lintas negara, dan isu-isu lainnya. 

Myanmar adalah anggota ASEAN meskipun penguasa militernya tidak diikutsertakan dalam pertemuan-pertemuan puncak blok tersebut sejak mereka menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 2021. Hal ini bentuk perlawanan keras terhadap pemerintahan Junta militer mereka.

ASEAN telah menyepakati rencana perdamaian, yang dikenal sebagai konsensus lima poin, yang menyerukan diakhirinya kekerasan dan dialog di antara semua pihak, tetapi para jenderal Myanmar yang berkuasa hanya memberikan janji tanpa merealisasikannya.