REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keinginan Indonesia untuk mengimpor beras dari Kamboja sekitar 250 ribu ton per tahun. Hal ini disampaikan Jokowi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/9/2023).

“Hari ini saya ingin menyampaikan tiga hal, yang pertama terkait kerja sama ketahanan pangan. Saya mengapresiasi sambutan Kamboja terkait keinginan Indonesia untuk mengimpor beras dari Kamboja sekitar 250 ribu ton beras per tahun,” kata Jokowi.

Sementara Indonesia, kata Jokowi, juga siap mendukung infrastruktur ketahanan pangan Kamboja melalui pasokan pupuk dan pelatihan bidang pertahanan.

“Indonesia juga siap untuk mendukung infrastruktur ketahanan pangan Kamboja melalui pasokan pupuk dan pelatihan bidang pertahanan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan rencana tambahan impor beras sebanyak satu juta ton dari India demi mengamankan pasokan dalam negeri, batal. Pembatalan impor itu juga seiring dengan keputusan India yang melarang ekspor berasnya demi mengamankan kebutuhan dalam negeri.

“India lagi melarang ekspor berasnya. (Stok) kita aman, insya Allah,” kata Zulkifli saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Senin (4/9/2023).

Seperti diketahui, tahun ini pemerintah mengimpor beras sebanyak dua juta ton lewat penugasan kepada Perum Bulog. Namun, beras-beras itu hanya didatangkan dari Thailand dan Vietnam. Kedua negara itu diketahui juga tengah melakukan langkah proteksi terhadap pasokan pangan dalam negerinya. 

Zulkifli mengungkapkan, sebetulnya India memiliki pasokan beras sebanyak tujuh juta ton sedangkan kebutuhan dalam negerinya hingga akhir tahun ini hanya sekitar tiga juta ton sehingga terdapat surplus empat juta ton. Namun, India lebih memilih menutup keran ekspor demi mengantisipasi dampak buruk dari cuaca kemarau ekstrem El Nino yang bisa berdampak pada penurunan produksi. 

“India juga akan pemilu dan inflasinya cukup tinggi, jadi oleh pemerintah India yang terkait pangan akan dilarang ekspor agar harga turun dan inflasi terkendali karena musuh pemerintah kalau mau pemilu itu inflasi,” kata Zulkifli.

Meski gagal mendapatkan pasokan tambahan, Zulhas yakin dengan stok cadangan beras di Bulog sebanyak 1,6 juta ton. Ia optimistis Bulog bisa menjadi stabilitas beras pasokan dan harga meski harus diakui harga terus dalam tren meningkat.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Isy Karim menjelaskan, sesuai standar Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) Indonesia setidaknya perlu memiliki cadangan beras sekitar 1,5 juta ton. Dengan kata lain, rekomendasi itu sudah dijalankan saat ini. Isy mengatakan, stok di Bulog sebanyak 1,6 juta ton harus dapat dikelola secara tepat agar bisa menjadi penyangga beras nasional di tengah situasi seperti saat ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika