REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, PBNU akan memberikan sanksi bagi pengurus yang menggunakan organisasi NU untuk kegiatan politik praktis. Gus Yahya pun menyebut pemberian sanksi tersebut sebelumnya juga sudah dilakukan. 

"Ada dan sudah beberapa kali kita laksanakan. Sanksinya bukan calon atas nama NU, ya. Tapi kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik politik praktis, langsung kita tegur," kata Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai menemui Presiden Jokowi, Senin (4/9/2023). 

Gus Yahya mengatakan, PBNU telah memberikan sanksi teguran kepada beberapa pengurus di tingkat kabupaten yang telah melakukan deklarasi dukungan kepada salah satu calon presiden di kantor NU. 

"Kemarin ada beberapa pengurus di tingkat kabupaten yang kita tegur karena misalnya mengadakan deklarasi calon presiden di kantor NU. Ini ndak boleh. Kita tegur," ujarnya. 

Namun demikian, jika dukungan tersebut diberikan atas nama pribadi, maka menurut dia hal itu merupakan haknya. "Tapi misalnya dia pribadi ikut ke sana ke mari itu hak pribadinya," kata dia. 

Dia juga menegaskan bahwa calon presiden tidak bisa mengatasnamakan NU. Meskipun begitu, NU tidak bisa memberikan sanksi jika bukan merupakan pengurus PBNU. 

"Kalau ada capres mengatasnamakan NU tapi bukan pengurus NU, ya kami juga bisa mengatakan itu tidak benar. Tapi kan kami tak bisa beri sanksi apa-apa kalau bukan pengurus," ujarnya. 

Menurut Gus Yahya, terkait calon presiden, hal tersebut berada di luar domain PBNU. Dia mempersilakan kepada orang lain untuk berjuang mendapatkan kepercayaan masyarakat.  

"Sejauh ini warga sudah cukup cerdas. Warga punya pilihan sendiri ini harus dihormati. Saya sendiri dan Rais Aam punya sikap yang sama," kata Gus Yahya. 

Baca juga: 8 Dalil Berikut Ini Semoga Membuat Kita Segera Terinspirasi Baca Alquran

Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa NU tidak lagi terlibat dalam partai politik atau pun politik praktis. Hal ini sesuai dengan keputusan Muktamar pada 1984. 

"Dulu sebelum 1973, NU pernah menjadi partai politik, tapi para ulama sudah sepakat membuat keputusan bahwa NU tidak lagi beroperasi sebagai partai politik, tidak lagi menjalankan politik praktis tetapi kembali fungsinya sebagai organisasi keagaaman kemasyarakatan. Itu keputusan muktamar 1984, dulu terkenal kembali ke khittah," kata Gus Yahya. 

Gus Yahya melanjutkan, dalam norma organisasi NU tidak mengizinkan untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakilnya atau sebagai kompetitor.  

Baca juga: 14 Keistimewaan Alquran yang Tak Terbantahkan Sepanjang Masa 

Menurut dia, ulama NU juga mengetahui terkait hal ini dan mereka ingin pemilu yang lancar. "Semua orang, ulama punya concern agar pemilu berjalan sehingga baik dan lancar supaya hasilnya berkualitas dan prosesnya aman," ucap Gus Yahya. 

Gus Yahya mengatakan secara pribadi dirinya sudah memiliki pilihan, akan tetapi sebagai ketua umum PBNU dirinya harus dapat menahan diri agar pilihannya tidak sampai ke publik. Hal ini agar tidak sampai ada kesalahpahaman, seolah dia mempergunakan jabatan yang dimiliki. 

"Karena saya ketua umum, pengurus kalau saya warga biasa, bisa semau saya. Makanya saya tidak bisa melakukan artikulasi soal itu. Itu harga menjadi ketua umum seperti itu tidak boleh mengumbar," kata Gus Yahya.     

Ikuti Whatsapp Channel Republika