REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin ASEAN terus mendorong dilakukannya dialog nasional yang inklusif untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Ia mengatakan, Indonesia telah melakukan engagement secara sangat intensif dengan berbagai stakeholders, yakni lebih dari 145 engagements dengan 70 stakeholders yang dilakukan dalam sembilan bulan.
Indonesia, kata Jokowi, melihat sudah mulai adanya kepercayaan antara satu stakeholder dengan yang lainnya, kecuali dengan junta militer. “Indonesia melihat sudah mulai muncul trust antara satu stakeholder dengan yang lain, kecuali dengan junta militer. Inilah saatnya ASEAN terus mendorong dilakukannya inclusive national dialogue sebagai kunci penyelesaian krisis politik yang Myanmar-owned dan Myanmer-led,” kata Jokowi saat membuka Sesi Retreat KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Selasa (5/9/2023).
Jokowi mengingatkan bahwa lima poin konsensus untuk Myanmar merupakan upaya kolektif ASEAN sebagai keluarga yang telah disepakati para pemimpin ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021. Ia menegaskan, lima poin konsensus itupun akan tetap menjadi pedoman utama ASEAN.
Sementara itu, terkait bantuan kemanusiaan ASEAN masih terus dilakukan melalui AHA Center. Namun, kata Jokowi, proses yang dilakukan masih sangat panjang. Karena itu, Jokowi mengajak negara anggota ASEAN untuk melakukan evaluasi guna mencari solusi bersama.
“Oleh sebab itu, demi kepentingan keluarga ASEAN kita harus berani mengevaluasi diri membahas permasalahan secara terbuka dan mencari solusi bersama. Kita butuh upaya yang lebih taktis dan extraordinary untuk mengimplementasikan 5 poin konsensus,” kata Jokowi.