REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem mantap berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam mengusung Anies Rasyid Baswedan untuk berpasangan dengan Abdul Muhaimin Iskandar. Namun koalisinya terbuka dengan partai politik lain yang ingin bergabung, termasuk Partai Demokrat jika mengurungkan niat berpindah koalisi.

"Jadi kami terbuka dan kami malah berpikir siapapun partai apapun, Demokrat sudah mengatakan mundur kalau balik lagi ya marhaban, selamat kembali lagi, silahkan," ujar Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendy Choirie atau Gus Choi di Nasdem Tower, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold adalah sebesar 20 persen. Jumlah suara Partai Nasdem (9,05 persen) dan PKB (9,69 persen) belumlah memenuhi syarat tersebut.

Namun, keduanya memenuhi syarat pencalonan presiden yang lain, yakni memiliki minimal 115 kursi di DPR. Jumlah kursi mereka adalah 117 kursi, dengan Partai Nasdem (59 kursi) dan PKB (58 kursi). "Kami mantap dengan koalisi ini, tetapi kami terbuka untuk seluruh kekuatan parpol komunitas politik untuk bergabung dan kami bersyukur partai apapun," ujar Gus Choi.

Selanjutnya, koalisi Partai Nasdem dan PKB dalam waktu dekat akan membahas strategi pemenangan untuk pasangan Anies-Muhaimin. Termasuk rencana pembentukan tim pemenangan nasional untuk pasangan tersebut.

"Tentu langkah berikutnya yang paling penting kita membentuk tim, terus tim akan merumuskan sosialisasi konsolidasi menyampaikan ini lah pasangan kami, visi misi, ini akan kami lakukan," ujar Gus Choi.

Diketahui, Partai Demokrat kini terbuka untuk berkomunikasi dengan koalisi pengusung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Dalam proses komunikasinya nanti, mereka mengeklaim tak akan menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

"Saya rasa kita menyerahkan itu (AHY menjadi bakal cawapres) kepada partai-partai politik yang berkenan untuk kerja sama dengan kita," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Partai Demokrat akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) pada pertengahan September mendatang. Dalam forum tersebut, ia belum dapat memastikan apakah partainya sudah tergabung dalam koalisi baru.

Sebab, keputusan terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024 merupakan kewenangan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Lembaga tersebut dipimpin langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kita belum memutuskan ke mana, DPP dan Majelis Tinggi Partai itu yang punya kewenangan untuk menentukan akan berkoalisi. Kerja sama politik dengan parpol mana akan ditentukan oleh Majelis Tinggi," ujar Benny.

Ikuti Whatsapp Channel Republika