REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – ASEAN akan mulai menggelar dialog hak asasi manusia (HAM) secara reguler. Kesepakatan itu dicapai dalam KTT ASEAN Sesi Pleno yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2023) lalu. Menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dicapainya kesepakatan itu merupakan capaian bagi keketuaan Indonesia di ASEAN.

Dalam dokumen bertajuk ASEAN Leaders’ Declaration on The ASEAN Human Rights Dialogue yang dirilis ASEAN di situs resminya, disebutkan bahwa mereka mengakui bahwa meningkatnya keterhubungan antara berbagai tantangan dan perkembangan global dapat berdampak buruk pada pemenuhan HAM. Para pemimpin ASEAN menilai dialog dan kerja sama merupakan sarana yang penting dan diperlukan untuk memajukan perlindungan HAM serta meningkatkan kondisi HAM di kawasan.

Para pemimpin ASEAN sepakat mendorong budaya dialog yang terbuka dan konstruktif guna mengembangkan pemahaman lebih mendalam mengenai permasalahan serta tantangan HAM di ASEAN. Mereka setuju untuk terlibat dalam diskusi konstruktif dengan tujuan meningkatkan kerja sama antar negara anggota ASEAN dalam meningkatkan kapasitas untuk mengatasi tantangan HAM saat ini dan yang akan datang.

“Menyelenggarakan Dialog HAM ASEAN secara berkala, di mana negara anggota yang memimpin ASEAN dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakannya, yang berfungsi sebagai bentuk forum kerja sama untuk dialog mengenai isu-isu tematik HAM di negara-negara anggota ASEAN,” demikian bunyi poin ketiga dalam ASEAN Leaders’ Declaration on The ASEAN Human Rights Dialogue.