REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Papua Nugini telah membuka kedutaan besar di Yerusalem Barat. Papua Nugini menjadi negara kelima yang memiliki misi diplomatik penuh di Yerusalem.

Papua Nugini bergabung dengan kedutaan besar Amerika Serikat, Kosovo, Guatemala, dan Honduras di Yerusalem Barat. Sementara sebagian besar negara mempertahankan perwakilan diplomatik mereka di Kota Tel Aviv, yang menjadi pusat ekonomi utama Israel.

"Israel akan membiayai kedutaan tersebut, yang terletak di sebuah gedung tinggi di seberang mal terbesar di Yerusalem, untuk dua tahun pertama," kata Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape seperti dikutip di surat kabar Papua Nugini Post-Courier.

Marape juga menjanjikan dukungan di PBB untuk Israel. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menghadiri upacara pembukaa kedutaan Papua Nugini di Yerusalem. Dalam pidatonya, Marape mengatakan, Papua Nugini membuk kedutaan di Yerusalem secara sadar dan tanpa paksaan.

“Banyak negara memilih untuk tidak membuka kedutaan mereka di Yerusalem, tapi kami telah membuat pilihan secara sadar,” kata Marape  dalam upacara peresmian kedutaan tersebut.

“Bagi kita yang menyebut diri kita Kristen, penghormatan kepada Tuhan tidak akan lengkap tanpa mengakui bahwa Yerusalem adalah ibu kota universal umat dan bangsa Israel,” kata Marape.

Wassel Abu Youssef, seorang pejabat di payung Organisasi Pembebasan Palestina, mengatakan Israel sengaja mencari negara mana pun untuk mengklaim ada negara yang membuka kedutaan besar di Yerusalem. Papua Nugini mempunyai perekonomian yang berbasis pada pertanian dan pertambangan.  Perdagangan bilateral Papua Nugini dengan Israel hanya bernilai 1 juta dolar AS per tahun.

Netanyahu mengatakan, kedutaan baru Papua Nugini akan mempermudah pengembangan proyek pertanian, kesehatan, air dan teknologi.  “Hal ini tidak hanya memungkinkan kita untuk menghargai masa lalu namun juga meraih masa depan,” kata Netanyahu dalam upacara pembukaan kedutaan tersebut.

Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kotanya yang tidak terbagi dan menginginkan semua kedutaan besar bermarkas di kota itu. Namun sebagian besar negara di dunia tidak mengakui kedaulatan Israel atas seluruh Kota Yerudalem. Dunia internasional percaya bahwa status kepemilikan Kota Yerusalem harus diselesaikan melalui perundingan.

Kepemimpinan Palestina menginginkan ibu kota negara merdeka mereka di Yerusalem Timur, yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah pada 1967 dan dianeksasi dalam sebuah tindakan yang tidak pernah diakui secara internasional. Israel terus membangun pemukiman ilegal di wilayah penduduka  Yerusalem Timur, serta Tepi Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika