REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Santoso, menyampaikan kritik atas rencana Menkominfo yang ingin jadikan Wulan Guritno sebagai Duta Anti Judi Daring. Apalagi, Wulan sudah mempromosikan judi slot tersebut.
Ia menekankan, jangan lagi orang-orang yang sudah pernah terlibat dalam satu masalah dijadikan duta atas masalah tersebut. Termasuk, jika cara itu dimaksudkan agar orang-orang tidak mengulangi perbuatannya.
"Menurut saya, tidak bijaksana," kata Santoso kepada Republika, Rabu (6/9).
Politikus Partai Demokrat ini turut mempertanyakan alasan Menkominfo, Budi Arie, yang ingin menjadikan Wulan sebagai duta. Sebab, langkah itu membuat seakan tidak ada orang lain yang lebih baik lagi di Indonesia.
"Memang tidak ada orang lain di republik ini yang jumlahnya 280 juta," ujar Santoso.
Ia berharap, cara-cara seperti itu tidak lagi dilakukan di Indonesia. Santoso menyarankan Budi Arie untuk mencari orang-orang baik lainnya yang tentu masih sangat banyak untuk dijadikan Duta Anti Judi Daring.
Santoso mengingatkan, jangan sampai langkah-langkah Menkominfo yang baru dilantik pada 17 Juli 2023 kemarin malah mendatangkan bullying dari warganet. Terlebih, rencana itu tidak memiliki dasar yang jelas.
"Janganlah cara-cara seperti itu masih digunakan lagi," kata Santoso.
Ia menambahkan, menjadikan orang-orang yang memiliki masalah atas satu kasus sebagai duta bukan langkah yang baik. Apalagi, orang-orang itu merupakan selebriti yang seharusnya menjadi teladan orang banyak.
"Jadi, carilah orang lain lagi, masih banyak kok penduduk kita yang lebih baik dari mereka," ujar Santoso.
Sebelumnya, Menkominfo, Budi Arie, memunculkan wacana kontroversi karena ingin menjadikan Wulan Guritno sebagai Duta Anti Judi Daring. Hal itu disampaikan Budi saat ditemui awak media di Komplek DPR RI, Senin (4/9).
Padahal, Wulan Guritno sendiri diketahui publik secara luas sudah mempromosikan salah satu situs judi slot. Wulan mempromosikan situs Sakti 123 yang merupakan salah satu situs judi slot daring terkenal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika