REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Rosan Roeslani mengatakan transformasi digital merupakan komitmen BUMN dalam meningkatkan inklusivitas di Indonesia. Rosan menyampaikan BUMN melalui Himbara pun telah melakukan percepatan digitalisasi sebagai bentuk adaptasi menghadapi perubahan zaman yang mengarah pada layanan keuangan digital. 

"Kami telah melihat munculnya layanan keuangan digital membuka jalan untuk menjembatani kesenjangan keuangan, terutama bagi mereka yang tidak mempunyai rekening bank, tidak memiliki rekening bank, dan UKM," ujar Rosan dalam plenary session AIPF bertajuk "Inclusive Digital Transformation" di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (7/9/2023).

Rosan menyampaikan situasi di Indonesia pun sama dengan apa yang dialami negara ASEAN lain. Rosan menyampaikan ASEAN dengan jumlah penduduk mencapai 650 juta jiwa dan 70 juta UKM menghadapi tantangan inklusivitas keuangan yang signifikan. 

Rosan mengatakan 70 persen penduduk ASEAN tidak memiliki rekening bank. Selain itu, sekitar 39 juta dari 70 juta UKM memiliki pendanaan yang besar sehingga mencapai 300 miliar dolar AS per tahun. Rosan menilai inklusi keuangan menjadi sebuah landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan.

"Inisiatif keuangan digital di seluruh kawasan ASEAN telah berkontribusi terhadap mempercepat inklusi keuangan di kawasan Selama beberapa tahun terakhir, kemajuan nyata telah terlihat dalam transformasi BUMN di tengah gelombang keuangan digital," ucap Rosan.

Rosan menyebut pertumbuhan dan revolusi keuangan digital telah meningkatkan kinerja negara. Hal ini juga terjadi selama beberapa tahun terakhir Indonesia yang berada di garis depan revolusi keuangan digital. Rosan mengatakan pelaku teknologi finansial (tekfin) di Indonesia meningkat enam kali lipat dari 51 tekfin menjadi 300 tekfin dari 2011 hingga 2022. 

Rosan menyampaikan tiga persen dari total populasi masyarakat Indonesia memilih dompet elektronik sebagai metode pembayaran pada 2021 dan menempatkan Indonesia sejajar dengan beberapa negara maju di ASEAN.

"Transisi Indonesia menuju ekonomi digital terlihat jelas dengan pembayaran nontunai yang melonjak dari 830 juta dolar AS menjadi 26,2 miliar dolar AS dari 2017 hingga 2022," lanjut Rosan. 

Rosan menyebut transisi tersebut menghasilkan ekosistem transaksi digital yang terus berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai pembayaran digital yang tumbuh dari sekitar 206 miliar dolar AS pada 2019 menjadi 266 miliar dolar AS pada 2022. Rosan memperkirakan pembayaran digital Indonesia akan menyentuh 400 miliar dolar AS pada 2025. 

"Peningkatan ini mendorong komitmen kami untuk memastikan eksklusivitas keuangan bagi masyarakat Indonesia," ucap Rosan. 

Rosan mengatakan BUMN memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. BUMN memiliki peranan penting dalam meningkatkan akses keuangan digital terhadap UKM dan masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika