REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat memperingkatkan Korea Utara (Korut) agar tidak menjual senjata kepada Rusia. "Mereka akan menanggung akibatnya dalam tatanan masyarakat internasional," kata Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan kepada para wartawan di Gedung Putih, Selasa (5/9/2023) waktu setempat.
Sullivan mengingatkan Korea Utara tidak patut menyediakan persenjataan bagi Rusia untuk digunakan di medan perang. Senjata-senjata itu, menurut dia, bisa jadi dipakai untuk menyerang gudang-gudang gandum dan fasilitas pemanas di kota-kota besar Ukraina ketika seuma pihak bersiap menghadapi musim dingin.
Dia menilai serangan semacam itu kemungkinan dilancarkan Rusia untuk menguasai 'wilayah milik sebuah negara berdaulat'. Sullivan mengungkapkan Amerika Serikat sudah berusaha menyadarkan Korea Utara agar jangan sampai menjual senjata kepada Moskow.
Dia juga menyatakan Amerika Serikat akan terus mencari cara guna menghalangi Korea Utara mengambil langkah ini.
Pekan lalu, Gedung Putih menyatakan pembicaraan rahasia antara Rusia dan Korea Utara soal memasok senjata kepada Rusia untuk perang di Ukraina 'semakin maju'.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan intelijen Amerika Serikat memperoleh petunjuk bahwa Moskow sedang mencari pasokan peluru artileri dan bahan mentah untuk memperkuat basis industri pertahanan Rusia yang sedang didera sanksi.
Desember tahun lalu, Gedung Putih mengatakan bahwa tentara bayaran Wagner Group dari Rusia menerima kiriman persenjataan dari Korea Utara. Maret tahun ini Gedung Putih juga menyebutkan bahwa Rusia sedang mengupayakan skema barter makanan dengan senjata Korea Utara.
Koran New York Times pada Senin (4/9/2023) melaporkan bahwa Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un akan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow bulan ini untuk membicarakan kemungkinan menjual langsung senjata ke Rusia.
Sullivan tak langsung memastikan kebenaran laporan tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa pemimpin Korea Utara menganggap pembicaraan soal penjualan senjata dengan Rusia berpotensi melibatkan pemimpin kedua negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika