Rabu 06 Sep 2023 18:25 WIB

Menag Imbau Masyarakat tak Pilih Capres yang Pernah Pecah Belah Umat, Ini Kata Cak Imin

Imbauan Menag Yaqut sebelumnya disampaikan di acara Tablig Akbar di Garut.

Red: Andri Saubani
Bakal Calon Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memberikan keterangan pers saat tiba untuk melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu (6/9/2023). Pertemuan perdana antar parpol koalisi pasca deklarasi pasangan Capres/Cawapres Anies-Muhaimin tersebut membahas terkait rencana pemenangan pasangan Anies-Muhaimin pada Pilpres 2024. Dalam pertemuan tersebut turut juga diundang PKS namun hingga kedatangan Muhaimin Iskandar tidak ada satupun elite PKS yang nampak hadir.
Foto: Republika/Prayogi
Bakal Calon Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memberikan keterangan pers saat tiba untuk melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu (6/9/2023). Pertemuan perdana antar parpol koalisi pasca deklarasi pasangan Capres/Cawapres Anies-Muhaimin tersebut membahas terkait rencana pemenangan pasangan Anies-Muhaimin pada Pilpres 2024. Dalam pertemuan tersebut turut juga diundang PKS namun hingga kedatangan Muhaimin Iskandar tidak ada satupun elite PKS yang nampak hadir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menanggapi imbauan Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas agar masyarakat tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai alat politik menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengungkapkan bahwa dirinya bersama Anies Baswedan menganut nilai-nilai kebangsaan yang sama.

"Mas Anies pada dasarnya sama persis dengan saya. NKRI harga mati, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD NRI Tahun 1945, itu sudah final. Komitmen saya dengan Mas Anies," ujar Cak Imin di Sekretariat PB PMII, Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Baca Juga

Apabila disangkutpautkan dengan politik identitas, Cak Imin dan Anies dengan tegas menolak hal itu. Kendati demikian, dia tak memungkiri setiap masyarakat memiliki identitas sendiri.

Adapun politik identitas merupakan sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut.

"Akan tetapi, kami tidak terpengaruh oleh seluruh bentuk politik identitas yang berkembang," katanya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement