REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menunggu mekanisme di internalnya dalam mengambil sikap terkait Pilpres 2024. Tak kunjungnya PKS menyampaikan sikapnya, dinilai bukan karena mereka tak setuju terhadap nama Abdul Muhaimin Iskandar.

"Tidak sreg sih, tidak. Tidak ada kata itu, tapi lebih pada mekanisme internal partai itu sendiri. PKS kan adalah satu partai yang begitu disiplin dalam memegang teguh anggaran dasar partainya," ujar Ali di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Ia juga mengeklaim, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu sudah berkomunikasi dengan Muhaimin yang sudah dideklarasikan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Rasyid Baswedan. Akan tetapi, Partai Nasdem tentu tetap menunggu keputusan mereka yang nantinya disepakati dalam rapat Majelis Syura PKS.

"Itu kedaulatan PKS, kita tidak bisa memaksakan itu, tapi sekali lagi bahwa PKS sudah mengumumkan Anies sebagai bacapresnya. Kemudian kalau dia menolak Cak Imin, otomatis menolak Anies juga kan," ujar Ali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold adalah sebesar 20 persen. Jumlah suara Partai Nasdem (9,05 persen) dan PKB (9,69 persen) belumlah memenuhi syarat tersebut.

Namun, keduanya memenuhi syarat pencalonan presiden yang lain, yakni memiliki minimal 115 kursi di DPR. Jumlah kursi mereka adalah 117 kursi, dengan Partai Nasdem (59 kursi) dan PKB (58 kursi).

Dengan hadirnya PKS, ia yakin hal tersebut akan menambah kekuatan dari koalisi pengusung Anies-Muhaimin. Namun dalam proses menunggu tersebut, Partai Nasdem dan PKB akan melakukan konsolidasi di setiap tingkatan kepengurusannya di berbagai daerah.

"Kalau pada akhirnya (PKS Cabut dukungan dari Anies), ya saya tidak mau berandai-andai. Karena di setiap keputusan politik pasti selalu ada konsekuensi-konsekuensi yang kita terima, karena partai politik itu, ya kami sadar betul bahwa apa yg kami lakukan hari ini," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan, ada rencana kunjungan Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar ke Kantor DPP PKS. Namun, ia belum dapat memastikan waktu pertemuan tersebut.

Setelah adanya silaturahim dari Muhaimin, PKS kemungkinan besar akan menggelar Rapat Majelis Syura. Forum tersebut untuk memastikan sikap partai setelah adanya deklarasi pasangan Anies dengan Muhaimin.

Lewat keputusan Rapat Majelis Syura PKS sebelumnya, partai bersepakat untuk mengusung Anies sebagai bakal calon presiden (capres). Jelasnya, keputusan tersebut kemungkinan besar tak akan berubah setelah adanya deklarasi pasangan dengan Muhaimin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika