REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali mengalokasikan rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 166 ribu unit pada tahun 2024. Sedikit terjadi penurunan dibandingkan kuota FLPP tahun ini yang disediakan sebanyak 220 ribu unit.
“Anggaran yang disediakan untuk FLPP 166 ribu unit tahun depan sebanyak Rp 13,72 triliun,” kata Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR, Rabu (6/9/2023).
Lebih lanjut ia menjelaskan, selain menyiapkan anggaran untuk FLPP, pemerintah juga kembali mengalokasikan dana Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 680 miliar. Dana SBUM itu merupakan program pendamping FLPP yang juga disiapkan untuk uang muka 166 ribu unit rumah.
Herry mengatakan, upaya pemerintah dalam penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tak hanya mengandalkan FLPP.
Kementerian PUPR melalui BP Tapera juga menyiapkan 7.251 Rumah Tapera bagi MBR. Ribuan rumah murah akan itu dibiayai melalui dana masyarakat yang ditabung melalui BP Tapera. Adapun anggarannya disiapkan sebesar Rp 830 miliar.
“Dengan demikian total bantuan perumahan yang disiapkan tahun depan sebanyak 173.251 unit,” kata Herry menambahkan.
Dengan total bantuan perumahan itu, Kementerian PUPR sekaligus mengalokasikan Subsidi Selisih Bunga (SSB) pada tahun depan untk 173.251 unit dengan total anggaran Rp 4,6 triliun. Bila dikalkulasikan, keseluruhan anggaran untuk program bantuan perumahan tahun 2024 sebesar Rp 19,83 triliun.