REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPD Partai Demokrat, Ari Prima, mengatakan pihaknya menunggu arahan dari DPP mengenai arah politik partai tersebut untuk menghadapi Pemilu 2024. Demokrat Sumbar, menurut Ari, sebelumnya telah mengikuti instruksi DPP untuk menurunkan alat peraga kampanye berupa baliho, spanduk, dan lain semacamnya yang masih memuat foto Anies Baswedan. 

"Saat isu tersebut bergulir, sudah ada perintah penurunan baliho Anies. Perintah tersebut disampaikan DPP Demokrat berupa instruksi secara lisan,” kata Ari, Kamis (7/9/2023).

Ari menyebut pihaknya juga sudah melakukan take down konten-konten yang bermuatan Anies dari media sosial Partai Demokrat se Sumbar. "Pokoknya gambar Anies harus dihilangkan," ujar Ari.

Partai Demokrat diketahui telah keluar dari koalisi partai pengusung Anies. Demokrat keluar pada momen Anies dideklarasikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar. 

Publik sebelumnya mengetahui kalau Demokrat sangat ingin agar sosok yang menjadi cawapres pendamping Anies adalah sang ketua umum Partai Demokrat, yakni Agus Harimurti Yudhoyono. 

Namun, narasi yang muncul, Demokrat keluar dari koalisi Anies karena Partai Nasdem, Anies, dan Surya Paloh telah mengambil keputusan menunjuk Muhaimin sebagai cawapres secara sepihak. 

Para pengamat banyak memprediksi pasca-tidak lagi bersama Anies, Partai Demokrat bisa merapat ke koalisi lain. Yakni bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung Prabowo Subianto atau bergabung dengan PDIP dan PPP mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres.

Namun, ada juga peluang Demokrat membentuk poros baru. Karena Demokrat dapat menarik PKS juga ikut keluar dari pendukung Anies dan menarik PPP memisahkan diri dari PDIP. Sehingga dapat terbentuk poros koalisi baru yang terdiri dari Demokrat, PPP dan PKS yang dapat mengusung AHY bersama Sandiaga Uno.

Ikuti Whatsapp Channel Republika