REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Usulan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah sehingga tak jadi sarang radikalisme justru menjadi polemik. Banyak pihak yang menolak adanya intervensi pemerintah dalam urusan agama, termasuk berkaitan dengan tempat ibadah.
Imam Besar Masjid Istiqlal Prof KH Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah tidak perlu mengontrol rumah-rumah ibadah termasuk masjid-masjid. Sebab menurutnya kondisi Indonesia tidak dalam keadaan darurat. Lebih dari itu menurutnya upaya pemerintah mengintervensi rumah ibadah termasuk masjid justru akan menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat.
"Kondisi Indonesia belum waktunya, kita bukan negara darurat sehingga pemerintah harus mengintervensi masjid, setiap masjid. Kita ada 800 ribu masjid, mau mengontrol itu nanti ada biayanya dan lainnya itu nanti bisa menimbulkan ketegangan baru," kata Prof Nasaruddin kepada Republika.co.id pada Kamis (07/09/2023)
Menurut Prof Nasaruddin selama ini rumah-rumah ibadah di Indonesia terlebih masjid-masjid di Indonesia relatif aman dan tidak menjadi basis kelompok-kelompok ekstrem. Ini berbanding terbalik dengan masjid-masjid di negara-negara konflik di Timur Tengah yang menjadikan masjid sebagai basis pertahanan kelompok garis keras dan sebagai tempat memprovokasi masyarakat.
Menurut Prof Nasaruddin, saat ini yang utama adalah pengurus masjid serta masyarakat agar menjadikan masjid tempat yang nyaman untuk semua orang.
"Kita tebarkan kasih sayang di Masjid, masjid menjadi oase spiritual, masjid tempat memperoleh kesejukan bukan untuk memperoleh ketegangan, sebesar apapun stresnya orang kalau datang ke masjid menjadi hilang, seberat apapun persoalannya datang ke masjid menjadi ringan. Jadi masjid itu tempat mengurai persoalan bukan tempat mencari persoalan. Itulah yang dilakukan Istiqlal, seperti itu," ujarnya.
Diketahui bahwa dalam rapat bersama Komisi III DPR pada Senin (4/9/2023), ketua BNPT, Rycko Amelza Dahniel menyampaikan keinginannya meniru aturan yang telah berlaku di Malaysia, Singapura, beberapa negara di Timur Tengah, hingga Afrika.
Usulan tersebut disampaikan Rycko saat menanggapi pernyataan anggota DPR Fraksi PDIP, Safaruddin yang menyinggung kasus karyawan PT KAI yang terpapar paham radikalisme. Menurut Safaruddin, ada juga masjid di BUMN daerah Kalimantan Timur yang selalu mengkritik pemerintah.
Karena itu, akhirnya Rycko mengusulkan agar ada kontrol dari pemerintah terhadap penggunaan tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme.
Ikuti Whatsapp Channel Republika