REPUBLIKA.CO.ID, HONIARA -- Kepulauan Solomon untuk sementara waktu melarang kunjungan diplomat asing. Dalam sebuah surat yang dikirim kepada mitranya, Pemerintah Kepulauan Solomon mengatakan, embargo tersebut berlaku ketika para pejabat menyelesaikan anggaran nasional.

Sebuah surat bertanggal 5 September 2023 itu menyatakan, larangan kunjungan selama dua bulan akan dimulai pada 15 September, atau bertepatan dengan waktu yang penting bagi pemerintah. Surat yang dimuat di situs web pemerintah Kepulauan Solomon mengatakan, pengecualian larangan akan diberikan jika terjadi bencana alam, atau berdasarkan kasus per kasus untuk proyek atau kunjungan yang penting untuk persiapan anggaran.

Setelah menandatangani pakta keamanan dengan Cina tahun lalu, Kepulauan Solomon mengalami peningkatan kunjungan diplomat senior dari Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Arab Saudi, dan Cina. Negara-negara kepulauan Pasifik, yang terletak di jalur perairan penting yang strategis, telah menjadi fokus meningkatnya persaingan antara Cina dan Amerika Serikat serta sekutunya seperti Australia dalam beberapa tahun terakhir.

Washington dan Canberra telah menyatakan keprihatinannya atas pakta keamanan Kepulauan Solomon dengan Cina. Termasuk kesepakatan kepolisian yang ditandatangani selama kunjungan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare ke Beijing.

Setelah kembali dari kunjungan ke Beijing pada Juli, Sogavare mengatakan, Cina akan memberikan lebih banyak dukungan anggaran. Australia adalah donor bantuan terbesar bagi Kepulauan Solomon.

Namun Cina dengan cepat meningkatkan pinjaman untuk proyek-proyek infrastruktur termasuk jaringan telekomunikasi Huawei. Sementara badan bantuan internasional Amerika Serikat, USAID juga ingin menawarkan pinjaman infrastruktur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika