REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia (FKUB), Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, menyampaikan, peran pemerintah dalam membangun peace, prosperity, people, planet, dan partnership semakin baik. Dimulai sejak era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pada saat pemerintahan Jokowi, semua aspek pembangunan memperhatikan lima aspek itu. Harmoni dan kerukunan, perdamaian, toleransi, dan people. Kesejahteraan ini terutama," kata dia dalam agenda The Launch of a Global 5P Movement yang digelar Lima Cakra Buana Foundation di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Pemerintah, lanjutnya, telah emperhatikan aspek kesejahteraan bersama, perdamaian, harmoni dan partnership. Bahkan aspek partnership ini tampak begitu menonjol di era pemerintahan sekarang ini.

"Pemerintahan sekarang selalu merangkul semua kelompok agama. Suku-suku dipersatukan, dan bahkan ormas-ormas. Semua diberdayakan. Yayasan juga diberdayakan. jadi partnership itu kelihatan sekali secara nasional," jelasnya.

Menurut dia, pemerintah juga telah memberi perhatian besar pada aspek prosperity, people, dan lingkungan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian planet bumi. Ini terlihat dari bagaimana penggunaan energi bersih sudah dimulai.

"Menjaga lingkungan alam supaya bersih. Energi bersih sudah dimulai. Jadi perhatian pemerintah sudah bagus. Aspek-aspek 5P ini sudah diperhatikan oleh pemerintah," tuturnya.

Meski demikian, Ida mengatakan, masih harus bekerja keras untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Pembangunan harus terus dilanjutkan, karena di tahun tersebut akan mencapai kejayaan.

"Maka kalau kita tidak bekerja keras, negara lain yang bekerja keras, nanti saya khawatir tahun 2045 kita tertinggal. Cina, Korea Selatan sudah jauh, apalagi Amerika. Jadi kita, pemerintah, dan semuanya, harus bekerja keras dengan melipatgandakan semangat kita untuk membangun," kata dia.

Terutama, menurut Ida, adalah sistem politik yang harus diperbaiki. Pemberantasan korupsi harus terus digalakkan. Termasuk juga pembangunan jalan. Dan juga pemerintah harus bisa menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah," ujarnya.

Untuk itu, sistem politik harus fair atau berkeadilan. Misalnya, kata Ida, Pemilu harus bersih dari segala macam politik uang. "Kalau bisa, seminim mungkin money politik, sekarang kan money politik masih marak," paparnya.

Selain itu, Ida juga mengingatkan pentingnya harmoni. Tanpa kerukunan, tidak akan ada kedamaian. Tidak mungkin kondisi yang tidak rukun memunculkan kedamaian. Situasi seperti ini tentu menimbulkan konflik.

"Kalau tidak ada kedamaian, tidak mungkin ada kemakmuran. Kalau konflik pasti pembangunannya terbengkalai, tidak bisa membangun kalau dalam situasi tegang. Maka kerukunan dan kedamaian itu harga mati buat Indonesia yang plural seperti ini, supaya bisa membangun mengejar ketertinggalan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika