REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin mengajak para ulama dan pemangku kepentingan di Aceh untuk berijtihad atau bersungguh-sungguh mengembangkan perekonomian syariah, terutama di Tanah Rencong.
"Para ulama mesti terus melakukan ijtihad dalam rangka mengembangkan kajian dan pemikiran bidang ekonomi dan keuangan syariah," kata KH Ma'ruf Amin, di Banda Aceh, Kamis (7/9/2023).
Wapres menyampaikan, ijtihad para ulama untuk mengembangkan perekonomian syariah perlu, agar dapat melahirkan solusi yang konkret atas berbagai persoalan dihadapi saat ini dan di masa mendatang.
"Saat ini, persoalan ekonomi dan keuangan syariah itu berkembang pesat, sehingga banyak transaksi baru yang harus direspons para ulama," ujarnya.
Dia mencontohkan, cara berdagang orang zaman dulu itu saling menyerahkan saat melakukan aktivitas jual beli, kalau dalam bahasa fiqih disampaikan (saya terima jual, saya terima beli).
Namun sekarang, prosesnya tidak ada lagi secara langsung atau berhadapan antara pembeli dan penjual. Melainkan secara online, atau tidak ada pertemuan keduanya untuk bertransaksi.
"Sekarang banyak transaksi secara online, dan harus direspons oleh ulama kita ke depan," katanya pula.
Dalam kesempatan ini, KH Ma'ruf juga menuturkan, Aceh saat ini memiliki Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Meski masih dihadapkan berbagai tantangan.
Namun, hal itu merupakan momentum berharga bagi masyarakat Aceh bagaimana kemudian untuk lepas landas memulai hijrah dari konvensional menjadi syariah.
"Awal penyesuaian biasanya menghadirkan riak, tetapi saya optimis proses konvensi ini dapat berjalan sukses melalui penyikapan, penerapan yang terukur dan mengedepankan kualitas daya saing serta kemanfaatan bagi umat," kata Wapres KH Ma'ruf Amin pula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika