REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menjelang momentum Politik 2024, Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) menyelenggarakan “Konsolidasi Kebangsaan" pada 8-9 September 2023 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Jumat (8/9/2023).
Konsolidasi ini dihadiri Ketua Umum LPOI-LPOK, Prof KH Said Aqil Siroj, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Komjen Pol Prod Rycko Amelza Dahniel.
Dalam pidatonya, Kiai Said Aqil menyampaikan bahwa di saat negara-negara di dunia sedang mengalami kekacauan politik, keamanan, ekonomi dan sosial, Indonesia masih dalam kondisi baik dan terus membaik. Karena itu, menurut dia, kondisi sekarang ini patut disyukuri.
"Maka siapa saja yang membuat kekacauan, siapa saja yang melawan pemerintahan yang sah, siapa saja mencoba merongrong ideologi Pancasila, siapa saja yang mempromosikan ideologi khilafah atau siapa saja yang merampok sumberdaya alam dan merugikan negara, mereka adalah musuh agama dan musuh negara," ujar Kiai Said.
Kiai Said mengatakan, masih banyak problematika kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaran. Menurut dia, semua itu harus segera dicarikan solusinya dan tidak boleh dibiarkan berlarut. Menurut dia, benang kusut ketidakadilan sosial yang masih ada juga harus segera diurai.
Selain itu, menurut dia, semangat gotong royong dan solidaritas sosial juga harus tetap diperkokoh. Kemudian, semangat menjaga keberlanjutan pembangunan dan pembangunan berkelanjutan harus dijunjung tinggi dan ditegakkan agar berbagai upaya kemajuan peradaban yang telah dicapai dan peta jalan pembangunan Indonesia yang telah ada tidak mandeg atau mengalami kemunduran.
Kiai Said juga mengingatkan kepada semua pihak untuk tetapkan menjaga spirit nasionalisme-relegius. Sehingga, arah dan visi bangsa tidak melenceng dari apa yang telah dicanangkan oleh KH Hasyim Asy'ari dan Bung Karno, serta para pendiri bangsa lainnya, sebagai Darussalam (negara perdamaian) yang berbasis muahadah (Konsensus) dan menjamin kebhinnekaan serta keragaman.
"Jangkar politik kebangsaan tak boleh terkoyak, spirit nasionalisme-religius harus senantiasa bergelora," ucap Kiai Said.
Dia menambahkan, Pemilu 2024 sudah ada di depan mata, sehingga semua pihak harus bergandeng tangan mewaspadai kemungkinan terjadinya turbulensi, dengan melakukan mitigasi sosial dan menjaga keamanan lingkungan.
"Agar virus radikalisme intoleran dan virus liberalisme money politik, tidak menjadi pemantik bagi konflik sosial dan konflik politik berkepanjangan," kata Kiai Said.
Dalam acara Konsolidasi Kebangsaan itu, Kiai Said bersama anggota LPOI-LPOK juga mendeklarasikan GERPOLINDO sebagai Jejaring Aksi dan Gerakan Politik Keumatan yang didedikasikan untuk menjadi jangkar politik kebangsaan dalam mengawal pemilu damai, aman dan demokratis.
Pihaknya juga secara terbuka dan siap bergandeng tangan dengan pemerintah, terutama dengan Kemenkopolhukam, Kepolisian, BNPT, dan Kemendagri serta berbagai pihak lainnya untuk berkerja mengawal pesta demokrasi dan mencerdaskan kehidupan politik kebangsaan yang maslahat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Mengakhiri pidatonya, Kiai Said pun mengajak seluruh warga bangsa Indonesia untuk bersama-sama berdoa, agar bangsa dan negara ini selamat, aman, tentram dan melewati fase-fase politik secara aman, damai, demokratis dan menyejukkan.
Konsolidasi Kebangsaan ini juga diikuti unsur pimpinan LPOK-LPOK serta organisasi KWI, PGI, Walubi, Matakin, PHDI, dan Permabudhi, Al Irsyad Al Islamiyah, Persatuan Islam (Persis), Nahdlatul Ulama (NU), Mathlaul Anwar, Al Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa, IKADI, Syarikat Islam Indonesia, Al Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persatuan Umat Islam, Az Zikra, Himpunan Bina Mualaf Indonesia dan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, Robithoh Alawiyah, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Al Khoirot, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, Dewan Dakwah, PB Wanita Al Irsyad, Muslimat NU, dan PP Aisyiyah Muhammadiyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika