REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Singapura telah menyetujui untuk mengimpor listrik rendah karbon dengan kapasitas hingga 2 gigawatt dari Indonesia. Adapun perdagangan listrik lintas negara itu diharapkan dapat menumbuhkan industri energi bersih di dalam negeri hingga membuka lapangan pekerjaan baru. 

Deputi Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin menuturkan, kerja sama itu akan menciptakan peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama sebagai hub global industri Solar PV sebagai penghasil listrik tenaga surya. 

“Ini akan menciptakan industri Solar PV di Indonesia, sekaligus kapasitas penyimpanan baterai di Indonesia dan hal ini akan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat,” kata Rachmat dalam Indonesia Sustainibility Forum (ISF) di Jakarta, Jumat (8/9/2023). 

Rachmat menyampaikan, kerja sama perdagangan listrik kedua negara itu merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Pemerintah Indonesia dan Singapura pada Maret 2023 lalu. 

Pada gelaran ISF, disepakati perjanjian antar perusahaan yang akan menjalin kerja sama perdagangan listrik. Perusahaan yang terlibat yakni konsorsium Pacific Medco Solar Energy, PT Adaro Clean Energy Indonesia, PT Energi Baru TBS, Seraphim Solar System, LONGi Solar Technology, IDN Solar, Sungrow, serta PT Huawei Tech Investment. 

Rachmat menyampaikan, nantinya bila interkoneksi listrik kedua negara telah terealisasi, tak menutup kemungkinan listrik yang dihasilkan juga bisa dimanfaatkan negara tetangga lain. 

“Ini menciptakan rantai nilai energi hijau tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga hingga kekawasan, termasuk Singapura,” kata Rachmat. 

Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng, mengatakan, pihaknya juga segera meneken MoU bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif sebagai komitmen pemerintah kedua negara dalam perdagangan listrik rendah karbon. 

Sementara itu, di tempat berbeda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menyampaikan, perjanjian jual beli itu kemungkinan berlaku antara tiga hingga lima tahun dan masih dapat diperpanjang. Adapun besaran kapasitasnya akan bertahap terus ditingkatkan. 

“Kapasitasnya ada tahun-tahunnya (bertahap, sampai 2025, 2030, jadi berangsur-angsur,” ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika