REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) menyebutkan, penyesuaian harga batas atas beras operasi pasar, yang dinamakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP), dari Rp 9.450 menjadi Rp 10.900 per kg mulai 1 September 2023 guna meningkatkan semangat petani untuk menanam padi.

"Pemerintah atas arahan Bapak Presiden, menaikkan harga beras kurang lebih 20 persen. Dengan menaikkan harga beras 20 persen, Pak Presiden mengharapkan petani bersemangat untuk menanam padi," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi saat meninjau ketersediaan beras SPHP di grosir kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Arief menjelaskan, NFA sudah lama ingin menyesuaikan harga beras SPHP lantaran adanya kenaikan biaya produksi sejak akhir tahun lalu. Ia memerinci kenaikan mulai dari harga sewa lahan, harga benih, harga pupuk dan kenaikan BBM pada September-Oktober tahun lalu.

NFA bahkan telah menyiapkan aturan Badan Pangan mengenai penyesuaian SPHP. Namun, Presiden Jokowi secara khusus meminta agar penyesuaian harga dilakukan belakangan karena saat itu harga beras di tingkat konsumen masih mahal.

"Yang dilakukan pemerintah waktu itu menaikkan harga GKP (gabah kering panen) menjadi Rp 5.000 per kg artinya pembelian Bulog Rp 5.000. Kemudian harga beli (beras) Rp 8.300 dinaikkan menjadi Rp 9.950 per kg. Tapi, Bapak Presiden sampaikan nanti ya, supaya penyesuaian belakangan dulu aja," ucapnya.

Penyesuaian harga beras operasi pasar kualitas premium harga medium tersebut, lanjut Arief, juga didasarkan pada harga GKP yang saat ini telah menyentuh harga berkisar Rp 6.500 hingga Rp 7.300 per kg.

"Hari ini agak sulit mencari beras medium Rp 10.900, kenapa? Karena harga GKP rata-rata di atas Rp 6.500, ada yang Rp 7.000 ada yang Rp 7.300 per kg. Sehingga, Bapak Presiden memerintahkan langsung dalam ratas tentunya kepada Badan Pangan Nasional, Dirut Bulog, untuk mulai melepas cadangan pangan pemerintah," kata dia menjelaskan.

Kendati ada penyesuaian harga pada beras yang merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) itu, Arief menekankan bahwa pihaknya telah mengkaji terlebih dahulu mengenai dampak yang bisa ditimbulkan termasuk inflasi.

"Pertimbangannya antara harga petani, harga di konsumen, keduanya harus baik. Tapi, jika harga GKP di atas Rp 7.000, memang terlalu tinggi. Kalau masih Rp 6.000, teman-teman penggiling padi masih bisa kerja, tapi untuk medium sudah tidak bisa. Ini adalah kesetimbangan baru," tegas dia.

Dirut Bulog Budi Waseso menegaskan dari awal tahun hingga hari ini Bulog telah menggelontorkan sebanyak 756 ribu ton beras SPHP di seluruh Indonesia melalui pedagang pengecer dan juga ritel-ritel modern.

Bulog juga sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran bahwa penyaluran beras SPHP harus berjalan lancar sepanjang tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika