REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengomentari kemunculan bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo dalam video tayangan adzan salah satu stasiun televisi. Anwar Abbas pun menyampaikan beberapa pandangannya yang menuai sorotan sejumlah pihak.
Secara pribadi, Anwar Abbas tidak memersoalkan video tersebut karena bermuatan dakwah yaitu mengajak orang untuk sholat atau berbuat baik. Apalagi yang ditampilkan adalah seorang tokoh yang merupakan bakal calon presiden.
"Jadi apa yang dilakukan oleh Ganjar tersebut menurut saya boleh-boleh saja, apalagi nilai dan dampaknya terhadap kehidupan keagamaan umat Islam tentu akan sangat besar. Karena itu, kalau ada bakal calon presiden yang lain yang juga mau melakukan hal yang sama dan serupa saya rasa cukup bagus, serta silakan saja," ujar Anwar Abbas dalam keterangan yang dibagikannya, Ahad (10/9/2023).
Namun demikian, Anwar tidak menutup mata jika kemunculan Ganjar dalam video adzan ini akan menuai sorotan karena menjelang Pilpres 2024. Sebab, kata dia, akan banyak pihak yang mengaitkannya dengan masalah politik yang nantinya menimbulkan pro kontra dan kegaduhan.
Karena itu, Anwar memiliki pandangan lainnya yakni perlunya mengedepankan aspek menghindari kemafsadatan dibandingkan melihat kemaslahatan. Dia menjelaskan, meski video itu memiliki maslahat untuk mengajak berbuat baik, tetapi jika mengundang lahirnya kegaduhan maka prinsip meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.
"Oleh karena itu jika menyiarkan hal tersebut akan lebih besar mudharat dari pada manfaatnya atau akan menimbulkan kegaduhan dan pro-kontra di tengah-tengah masyarakat maka tentu hal-hal semacam itu lebih baik ditinggalkan saja," ujarnya.
Sebelumnya, bakal calon presiden Ganjar Pranowo menjadi perbincangan publik usai muncul dalam tayangan Adzan Maghrib di salah satu siaran televisi Indonesia. Kemunculan Ganjar ini dipertanyakan oleh sejumlah kalangan termasuk netizen di berbagai platform sosial media.
Ikuti Whatsapp Channel Republika