REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah lewat Badan Pangan Nasional kebut pemenuhan cadangan pangan pemerintah. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mendorong Pemerintah Daerah untuk bisa meningkatkan kemampuan lokal untuk meningkatkan cadangan pangan pemerintah.

"Kami mendorong pemerintah daerah menyiapkan cadangan pangan menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah. NFA pun konsisten membantu daerah yang mengalami defisit stok pangan dengan skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD)," ujar Arief di Gudang Bulog, Senin (11/9/2023).

Arief mengatakan Bapanas dan pemerintah berupaya untuk menyerap produksi dalam negeri untuk bisa memenuhi kebutuhan stok pangan. Selain itu, lewat Kementerian Pertanian, untuk bisa meningkatkan produksi beras, pemerintah telah menyiapkan benih unggul dan memperkuat infrastruktur penunjang.

"Ini adalah kesempatan negara kita untuk tingkatkan produksi di tanah sendiri," ujar Arief.

Arief juga mengatakan sesuai mandat Presiden, Bapanas menjaga ketersediaan pasokan dan harga pangan di Indonesia. Pada tahap pertama periode Maret sampai Mei, bantuan pangan beras efektif sebagai pengendali inflasi dan jaring pengaman sosial. Efek positifnya juga dirasakan terhadap kestabilan harga beras dan inflasi yang terjaga selama April sampai Juli 2023, sehingga berdampak pada tingkat inflasi yang tidak bergejolak secara umum.

Berdasarkan amatan Badan Pusat Statistik (BPS), secara musiman produksi beras bulanan selalu terjadi pada periode Agustus hingga akhir tahun. Produksi beras dalam negeri pada periode September hingga Desember 2023 cenderung berada di bawah kebutuhan, sehingga untuk mengantisipasi kenaikan permintaan yang berdampak pada lonjakan harga, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah. 

Hal ini juga tentunya kita harapkan bisa memberikan menekan laju kenaikan harga beras. Terlebih inflasi beras tercatat sampai Agustus menyentuh 7,9 persen dan memang hampir semua negara mengalami kenaikan harga pangan, namun Indonesia termasuk yang dalam batas masih bisa dikendalikan," ujar Arief. 

Lebih lanjut Arief mengatakan, pendistribusian bantuan pangan dilakukan oleh Perum Bulog, serta PT Pos Indonesia sebagai salah satu transporter. Selain bantuan pangan tersebut, intervensi stabilisasi pangan juga dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang mencapai 1,4 juta ton, termasuk bantuan pangan tahap pertama sebesar 640 ribu ton yang telah tuntas di Juli lalu. 

“Dalam implementasi SPHP beras, kami bersama Bulog telah melaksanakan berbagai upaya, misalnya dengan perluasan penyaluran beras SPHP secara masif, baik melalui pasar tradisional maupun ritel modern. Gerakan Pangan Murah (GPM) juga konsisten dihelat di berbagai daerah. Lalu dengan telah diluncurkan bantuan pangan beras tahap kedua hari ini, akan semakin menguatkan upaya pemerintah dalam stabilisasi harga beras dan intervensi pasar,” ujar Arief.

Ikuti Whatsapp Channel Republika