REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia terus berupaya untuk menghasilkan lebih banyak profesional di bidang Halal. Untuk mendukungnya, Departemen Pengembangan Islam Malaysia (Jakim) disebut sedang mengembangkan Modul Eksekutif Halal Internasional baru.

Menteri di Departemen Perdana Menteri (Urusan Agama) Datuk Mohd Na'im Mokhtar mengatakan, melalui modul yang diperbarui itu ia yakin Malaysia akan mampu 'mengekspor' lebih banyak profesional di bidang Halal ke negara lain. Langkah ini sejalan dengan upaya mengembangkan industri halal secara internasional.

“Ini merupakan endorsement bagi negara karena modul baru yang dikembangkan tentunya dapat memberikan nilai tambah bagi talenta-talenta baru, baik lokal maupun internasional,” kata dia kepada wartawan usai menghadiri jamuan makan malam bersamaan dengan acara Penyerahan Sertifikat Halal ke-13, dikutip di Malay Mail, Senin (11/9/2023).

Kegiatan Halal Convocation yang digelar selama tiga hari ini mengumpulkan peserta dari 84 negara. Bersamaan dengan itu, Jakim menyerahkan sertifikat kepada peserta dari 47 negara yang terlibat. Di sisi lain, Direktur Jenderal Jakim Datuk Hakimah Mohd Yusoff mengatakan departemennya yakin inisiatif untuk mengembangkan modul baru akan meningkatkan proses sertifikasi halal di negara lain.

“Modul yang ada saat ini hanya kerja sama Original Equipment Manufactur (OEM) lokal dengan pabrik di negara lain,” ucap dia.

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebut industri halal memiliki potensi signifikan dalam perekonomian global. Bila dikelola dengan baik, hal ini dapat mendatangkan pendapatan yang mencapai triliunan ringgit.

Tidak hanya itu, ia mengatakan cukup banyak negara yang meminta bantuan Malaysia untuk mendirikan industri halal sendiri. Di dalam negeri, Malaysia sudah memiliki lembaga sertifikasi halal kelas dunia, yaitu Jakim.

PM Anwar menyebut, hal di atas dibuktikan dengan besarnya minat yang ditunjukkan dan disampaikan kepadanya oleh para pemimpin asing, yang ditemuinya dalam kunjungan resminya. Beberapa negara ini antara lain Laos, Vietnam, Kamboja, dan China.

“Kita harus memanfaatkan kolaborasi yang kuat antara Jakim dan Halal Development Corporation (HDC), serta menyelaraskannya di bawah Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri. Sehingga, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat," ucap dia.

Saat ini, HDC disebut sedang membantu perusahaan atau produk yang telah mendapat sertifikasi halal dari Jakim dalam mempromosikan barangnya ke pasar internasional. Meski demikian, Anwar juga mengakui beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam industri halal. Salah satunya adalah memastikan kecepatan dan efisiensi dalam penerbitan sertifikasi halal.

“Status halalnya harus kita pastikan akurat karena kita bertanggung jawab kepada Allah SWT, tapi proses persetujuannya juga harus cepat," kata PM Anwar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika