REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menekankan beras yang disalurkan melalui kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dikemas dalam kemasan 5 kilogram. Hal itu bertujuan guna mencegah penyalahgunaan.

"Kami salurkan beras SPHP itu sudah bentuk packaging 5 kiloan, sehingga masyarakat sudah pasti membeli 5 kg, (supaya) mencegah disalahgunakan, karena berasnya kan premium," kata Budi Waseso di sela-sela kegiatan mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau Gudang Beras Bulog di Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9/2023).

Budi mengatakan, sebagian pedagang ada yang menginginkan penyaluran beras Bulog dalam rangka operasi pasar itu dilakukan dengan bentuk curah. Namun, kata dia, berdasarkan pengalaman, penyaluran dalam bentuk curah membuka peluang penyimpangan penjualan beras dengan cara mengemas ulang.

Setelah dikemas ulang, oknum menjual beras dengan harga normal. Selain itu, ada pula oknum yang mencampur dengan beras kualitas rendah sehingga menghasilkan beras kategori medium dan dijual kembali.

Dengan mengemas dalam kemasan 5 kg, Budi berharap tidak akan ada penyalahgunaan. Karena untuk membuka kemasan tersebut, oknum akan memerlukan biaya.

Lebih jauh, mantan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu menekankan pihaknya juga telah melakukan pengecekan dan karantina terhadap beras-beras impor premium yang digunakan untuk operasi pasar. Upaya itu dilakukan guna memastikan beras yang disalurkan dalam kualitas benar-benar premium.

Senin, Presiden Jokowi meninjau dua gudang Bulog, yakni di Dramaga Bogor, Jawa Barat, dan di kawasan Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan itu dilakukan Jokowi untuk memastikan stok beras nasional mencukupi.

"Ya, ini semua negara sedang mengalami kekeringan (akibat) El Nino, termasuk Indonesia, meskipun hanya beberapa provinsi. Oleh sebab itu, saya datang ke gudang-gudang Bulog untuk memastikan bahwa stoknya itu ada," kata Jokowi.