REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengakui ada lima poin yang menjadi pertimbangan dalam menentukan bakal calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Said menegaskan, nama cawapres Ganjar akan ditentukan ketua umum partai dan Ganjar sendiri.
"Kewenangan bakal cawapres Mas Ganjar akan ditentukan oleh para ketua umum partai, dan Mas Ganjar. Pembobotan dalam menentukan bakal cawapres Mas Ganjar ada banyak timbangan," kata Said di Jakarta, Selasa (12/9/2023).
Lima pertimbangan tersebut yaitu, pertama, watak ideologis yang menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan nasional. Kedua, merepresentasikan aspek kewilayahan, latar belakang, rekam jejak, jiwa kerakyatan, dan kenegaraannya.
"Ketiga, elektabilitas untuk mendongkrak kemenangan; keempat, unsur bonding-nya dengan Mas Ganjar, sebab tidak bisa “kawin paksa”; dan kelima, daya dukung politik kepartaian," ujarnya.
Dia menjelaskan kewenangan siapa yang akan mendampingi Ganjar di Pilpres 2024, secara organisasi harus dibicarakan melibatkan banyak pihak. Ketua Umum PDIP dibantu Puan Maharani dan Prananda Prabowo, terus membangun komunikasi politik dengan para ketua umum partai, karena sama-sama menginginkan Mas Ganjar menang dalam pilpres.
"Faktor penting yang dilakukan oleh Ibu Ketua Umum melalui Mbak Puan Maharani adalah mendiskusikan calon wakil presiden dari Mas Ganjar dengan Mas Ganjar sendiri. Atas dasar itu semua, maka kewenangan bakal cawapres Mas Ganjar akan ditentukan oleh para ketua umum partai, dan Mas Ganjar," tuturnya.
Atas dasar itu menurut dia, maka para ketum parpol koalisi dan Ganjar Pranowo sedang membuat simulasi dengan kelima pertimbangan. "Muncullah nama-nama kandidat sebagaimana yang disebutkan oleh Mbak Puan, seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono, Gibran Rakabumi, dan belakang ada Ridwan Kamil dan Mahfud MD," ujarnya.
Said mengatakan nama-nama tersebut masih menjadi pertimbangan para ketua umum untuk dikerucutkan dan didiskusikan dengan Ganjar.