REPUBLIKA.CO.ID, GARUT — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, mulai mendistribusikan bantuan beras untuk warga kurang mampu, Selasa (12/9/2023). Bantuan itu diberikan sebagai upaya membantu warga terdampak kekeringan dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Bantuan beras tersebut ditujukan untuk warga yang tidak masuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan pemkab menyiapkan 100 ton beras untuk program bantuan itu.
Setiap orang akan mendapatkan bantuan masing-masing 2,5 kilogram beras. “Pemkab Garut door to door, ada program memberikan beras 2,5 kilogram per orang. Di dalam satu keluarga ada empat (orang), maka kita kasih 10 kilogram,” kata Bupati, melalui siaran pers, Selasa (12/9/2023).
Bupati mengatakan, program inisiatif Pemkab Garut ini akan menjangkau warga di 42 kecamatan. Penyalurannya dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat, dibantu pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Garut.
Pada Selasa, bantuan beras disalurkan untuk warga di Desa Selaawi, Kecamatan Selaawi. “Selaawi bagiannya Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), sehingga ini Bapenda ya menyiapkan beras secukupnya untuk program ini,” ujar Bupati.
Menurut Bupati, bantuan itu menggunakan beras cadangan pemerintah. Ia menyebut masih ada cadangan sekitar 300 ton beras. Ia berharap bantuan beras dapat mencukupi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan.
Bupati pun berharap harga beras dapat stabil. Pasalnya, banyak warga Garut yang terdampak kenaikan harga beras.
“Sekarang ini kita juga ada beberapa tempat sebenarnya di Garut yang panen. Tapi, kita berharap yang panen ini juga cepat dipanen ya, sehingga bisa memberikan dampak terhadap stabilnya harga beras. Jadi, kami bukan hanya beras harus murah ya, bukannya harus murah, tapi stabil, dan ada keseimbangan,” ujar Bupati.
