Rabu 13 Sep 2023 06:57 WIB

Konsumen Banyak Dirugikan, OJK dan MA Siapkan Aturan Perlindungan

OJK memastikan terus mengupayakan penguatan pelindungan konsumen dan masyarakat.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Ahmad Fikri Noor
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan terus mengupayakan penguatan pelindungan konsumen dan masyarakat. Saat ini, OJK bekerja sama dengan Mahkamah Agung tengah menyusun Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan Perdata (Perma Gugatan Perdata). 

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK terdapat kewenangan untuk melakukan gugatan perdata. “Kemudian kami melihat maraknya pelanggaran oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menyebabkan kerugian konsumen, di sanalah perlunya kehadiran negara untuk memastikan hak konsumen dan masyarakat,” kata Friderica dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (12/9/2023). 

Baca Juga

Dia mengharapkan dengan hadirnya Perma Gugatan Perdata akan membantu OJK dalam melakukan gugatan perdata ini. Penyusunan Perma Gugatan Perdata OJK tersebut merupakan tindak lanjut atas diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 139/KMA/SK/VII/2023 Tanggal 20 Juli 2023 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan Perdata yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Pelindungan Konsumen dan Masyarakat, yang terdiri dari pihak MA dan OJK.

Lebih lanjut Friderica juga menyampaikan bahwa selain memenuhi amanat Pasal 30 UU OJK, ke depannya pelaksanaan gugatan perdata tersebut akan menjadi warning yang kuat. Khususnya bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.