REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan pengajuan rencana penambahan penyertaan modal negara (PMN) tunai kepada Komisi XI DPR. Dalam penyampaian pendalaman penambahan PMN tersebut, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN akan menjadi salah satu BUMN yang akan mendapatkan PMN tunai pada 2023.
"Untuk 2023, PLN direncanakan untuk menerima PMN sebesar Rp 10 triliun," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban dalam RDP dengan Komisi XI, Rabu (13/9/2023).
Dia menjelaskan, PMN tersebut akan digunakan untukn distribusi termasuk pembangkit energi baru terbarukan listrik desa. Selain itu juga untuk penunjang program listrik desa Rp 6,2 triliun dan Rp 3,7 triliun untuk transmisi dan gardu induk.
"PMN ini memang diberikan karena masih terdapat hampir lima ribu desa di seluruh wilayah Indonesia yang belum terlistriki," ucap Rionald.
Dia menuturkan, pada dasarnya kebutuhan investasi untuk memenuhi program listrik desa secara total untuk memenuhi rasio elektrifikasi 100 persen sebesar Rp 23,95 triliun. Rionald mengharapkan peningkatan rasio desa berlistrik tersebut nantinya akan meningkat dari 91,11 persen pada 2022 menjadi 93,68 persen pada 2023.
"Selain itu juga diharapkan ada peningkatan rasio elektrifikasi dari 97,53 persen pada 2022 menjadi 97,82 persen pada 2023," ucap Rionald.
Dia menegaskan, urgensi dari penambahan PMN untuk PLN pada 2023 yaitu guna mendukung proyek ketenagalistrikan berupa proyek distribusi yang di dalamnya terdapat program distrik desa dan pembangkit energi baru terbarukan. Dengan PMN tersebut diharapkan dapat menyediakan ketersediaan infrastruktur yang lebih masif kepada rakyat Indonesia.
"Ini juga merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada PLN dalam percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Ini juga diharapkan akan mengurangi gap funding yang akan memperbaiki debt to equity ratio dari PLN," ungkap Rional.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (12/9/2023), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rencana penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2023. Selain itu juga rencana pemberian PMN dalam APBN 2024 kepada sejumlah BUMN.
Sri Mulyani mengatakan pada 2023 direncanakan ada penambahan PMN dalam bentuk tunai Rp 42,8 triliun untuk lima BUMN dan tunai dalam bentuk cadangan pembiayaan investasi Rp 4,5 triliun untuk tiga BUMN. Selain itu nontunai dalam bentuk konversi piutang APBN 2023 sebesar Rp 3 triliun untuk dua BUMN dan nontunai berupa BMN kepada 5 BUMN.
Secara detail, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan PMN tunai pada APBN 2023 akan diberikan kepada lima BUMN. Semua BUMN tersebut yaoni PT Hutama Karya sebesar Rp 28,8 triliun, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rp 10 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial Rp 1,53 triliun, PT Len Industri Rp 1,75 triliun, dan Perum LPPNPI/Airnav Indonesia Rp 659,19 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika