REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Vale Indonesia, Tbk menegaskan akan mengikuti seluruh keputusan para pemegang saham soal proses divestasi saham kepada Holding BUMN Tambang, MIND ID untuk bisa menjadi pemegang saham mayoritas. Wakil Presiden Direktur Vale Indonesia, Adriansyah Chaniago, mengatakan, negosiasi divestasi saham saat masih terus berproses antarpemegang saham. Namun, ia menolak untuk menjelaskan lebih jauh ihwal detail kemajuan negosiasi saat ini.
“Detailnya kami tidak terlibat langsung karena sebagai PT Vale, jadi itu lebih kepada pemegang saham dan pemerintah. Jadi itu teritori MIND ID dan pemegang saham lainnya,” kata Adriansyah disela acara Infrastructure Forum and Edutainment Expo di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Adriansyah pun kembali menegaskan, PT Vale Indonesia akan mengikuti seluruh keputusan hasil negosiasi divestasi. “Soal divestasi, lahah itu teritori pemegang saham, kalau kami hanya melaksanakan saja,” ujarnya menambahkan.
Untuk diketahui, Indonesia saat ini memegang kepemilikan saham di PT Vale Indonesia, Tbk sebesar 40,46 persen. Itu terdiri dari 20,46 persen saham melalui Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1999 dan 20 persen melalui MIND ID sejak tahun 2020 melalui pengalihan saham milik Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co Ltd.
Adapun proses divestasi saham yang tengah berlangsung, menurut keterangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, persentase aham yang akan dilepas oleh Vale sebesar 14 persen kepada MIND ID namun belum diketahui harga saham yang disepakati.
Jika nantinya, divestasi saham 14 persen rampung, maka secara resmi MIND ID bakal memiliki saham di PT Vale Indonesia, Tbk sebesar 34 persen. Dengan kata lain, kepemilikan saham di Indonesia menjadi sebesar 54,56 persen atau mayoritas.
Sementara kepemilikan saham oleh Vale Canada Limited akan turun dari 43,79 persen menjadi 22,29 persen. Kemudian, Sumitomo Metal Mining Co Ltd turun dari 15,03 persen menjadi 11,53 persen serta sisanya Vale Japan Limited yang tetap 0,54 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika