REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Australia akan memperketat undang-undang untuk menghentikan mantan perwira militernya melatih angkatan bersenjata "negara asing tertentu." Canberra akan memperkenalkan undang-undang yang akan menghukum 20 tahun penjara bagi yang melanggar larangan tersebut.
Langkah ini bagian dari upaya untuk menghentikan warga negara Australia menawarkan latihan militer ke negara yang dianggap menimbulkan ancaman keamanan nasional. Tindakan ini diambil setelah serangkaian kasus mantan pilot militer Australia yang pernah bekerja di sekolah penerbangan Afrika Selatan melatih pilot Cina.
Menurut Amerika Serikat (AS) pilot-pilot Cina itu merupakan pilot militer. Pada Rabu (13/9/2023) pejabat pemerintah Australia mitra-mitra Negeri Kanguru yang tergabung dalam aliansi intelijen "Five Eyes" seperti Inggris, AS, Selandia Baru dan Kanada akan dikecualikan dalam undang-undang baru ini.
Pengecualian juga akan diberikan jika menteri pertahanan mengizinkan pelatihan tersebut, atau berkaitan dengan bantuan kemanusiaan atau tugas PBB.
Hukuman hingga 20 tahun penjara akan diterapkan jika memberikan pelatihan atau taktik militer kepada badan militer atau pemerintah asing, termasuk organisasi sipil dan militer campuran, atau perusahaan milik negara, tanpa izin dari menteri pertahanan.
Menteri Pertahanan Richard Marles memperkenalkan amandemen tersebut kepada parlemen Australia pada Kamis (14/9/2023). Ia mengatakan RUU tersebut meniru undang-undang AS, dan akan memperkuat undang-undang pidana di Australia yang sudah melarang mantan staf pertahanan Australia memberikan pelatihan militer kepada pemerintah asing.
Undang-undang baru ini juga melarang warga negara atau penduduk tetap Australia memberikan pelatihan semacam itu tanpa izin menteri.
"(Tujuannya adalah untuk) mencegah individu yang memiliki pengetahuan tentang informasi pertahanan sensitif mengikuti pelatihan atau bekerja untuk militer atau pemerintah asing tertentu yang aktivitasnya akan membahayakan keamanan nasional Australia", katanya.
Seorang mantan pilot Korps Marinir AS yang baru saja kembali dari bekerja di Cina ditangkap di Australia tahun lalu dan menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat atas tuduhan melatih pilot militer Cina di sekolah penerbangan Afrika Selatan. Pilot itu, Daniel Duggan, yang merupakan warga negara Australia, masih ditahan dan menyangkal melakukan kesalahan.
Pada bulan Juni lalu AS memasukan Akademi Uji Terbang Afrika Selatan kedalam daftar hitam dengan alasan keamanan nasional. "(karena) memberikan pelatihan kepada pilot militer Cina menggunakan sumber-sumber Barat dan NATO," kata AS saat itu.
Divisi pelatihan penerbangan AVIC, perusahaan penerbangan dan pertahanan milik negara Cina yang bermitra dengan TFASA, juga masuk daftar hitam.
Pada November tahun lalu rumah chief operating officer TFASA di Australia, Keith Hartley, digerebek Polisi Federal Australia. Pengadilan diberitahu Hartley yang merupakan mantan pilot militer Inggris, dicurigai mengatur pelatihan pilot militer Cina di sekolah penerbangan Afrika Selatan. Hartley belum didakwa dan membantah melakukan kesalahan.
Berdasarkan undang-undang baru, bekerja pada perusahaan yang 50 persen sahamnya dimiliki pemerintah asing atau direkturnya diharapkan bertindak sesuai dengan keinginan pemerintah asing juga dilarang.
