Kamis 14 Sep 2023 16:43 WIB

Dirjen PHU Bahas Penguatan Ekosistem Haji dan Umroh di BRIN

Potensi ekonomi haji dan umroh ini sebetulnya mempunyai dampak yang signifikan.

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Ani Nursalikah
Pedagang melayani pembeli di pusat oleh-oleh haji dan umrah di kawasan Pasar Baru, Jalan Otto Iskandar Dinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/5/2023). Pedagang di pasar tersebut menyatakan jelang pemberangkatan jamaah haji di Indonesia, omzet penjualan oleh-oleh haji dan umrah meningkat hingga 30 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Pedagang melayani pembeli di pusat oleh-oleh haji dan umrah di kawasan Pasar Baru, Jalan Otto Iskandar Dinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/5/2023). Pedagang di pasar tersebut menyatakan jelang pemberangkatan jamaah haji di Indonesia, omzet penjualan oleh-oleh haji dan umrah meningkat hingga 30 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menjadi pembicara terkait Transformasi Peran Haji dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Jakarta. Dalam materinya Hilman mendorong peningkatan ekosistem ekonomi haji dan umroh.

“Kami sedang mendorong penguatan ekosistem haji, karena selama ini kita belum mempunyai ekosistem yang bisa menopang ekonomi haji ini,” ujar Hilman dalam keterangan yang didapat Republika.co.id, Kamis (14/9/2023).

Baca Juga

Kegiatan yang diadakan Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas BRIN ini dihadiri oleh Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN Agus Eko Nugroho, Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas BRIN M. Alie Humaedi, serta para peneliti BRIN.

Menurut Hilman, potensi ekonomi haji dan umroh ini sebetulnya mempunyai dampak yang signifikan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Namun, para pelaku eksportir dari Indonesia belum bisa menembus Saudi Food and Drugs Authority (SFDA) atau BPOM Arab Saudi.

Ia mengakui, saat ini Indonesia belum adanya keberlanjutan (sustainability) untuk memperbesar pangsa pasar produk-produk di sektor industri, serta masih bergantung pada petani dan nelayan.

“Belum ada sustainability produk dan belum di scale up untuk industri dan masih bergantung pada petani dan nelayan, yang belum diangkat levelnya. Sehingga masih berat di infrastrukturnya,” lanjut dia.

Selain itu, kata Hilman, Arab Saudi tidak mau ada birokrasi kementerian dalam eskpor impor produk ke negaranya. Kerajaan Saudi menginginkan satu orang atau satu perusahaan yang menangani ekspor impor tersebut.

“Saudi inginnya tidak mau ada birokarasi yang berhubungan sama kementerian. Saudi ingin tunjuk satu orang pengusaha dari Indonesia. Jadi orang kepercayaan tersebut yang mengurusi semuanya,” ucap Hilman.

Terkait dam, tahun ini merupakan pilot project pengiriman daging hasil dam para petugas haji dalam bentuk kantong (pouch) dan kalengan. Tahun ini pula, pendistribusian dam bekerja sama dengan Baznas dalam proses pendistribusiannya.

“Untuk 2023 kami uji coba dengan Dam petugas. Kini dagingnya sudah didistribusikan di Indonesia dan daging dam itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Indonesia,” kata dia.

Tahun depan, ia berharap pendistribusian daging dam sudah melibatkan jamaah haji dengan kuota 221 ribu jamaah. Dengan demikian, daging dam tersebut bisa kembali ke Indonesia.

Namun, Hilman mengakui membangun kesadaran (awareness) pengelolaan Dam jamaah haji tidak mudah, karena akan melibatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan ormas Islam lainnya.

“Mudah-mudahan untuk musim haji tahun depan, 221 ribu daging dam tersebut bisa kembali ke Indonesia dalam bentuk pouch dan kaleng untk masyarakat Indonesia,” ujar Hilman. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement