REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk mendesak semua faksi politik Libya untuk mengatasi kebuntuan politik guna memastikan akses bantuan bagi korban banjir.
Sejak kematian Muammar Gaddafi pada tahun 2011, Libya diperintah oleh dua pemerintahan yang bersaing, satu di Tripoli dan yang lainnya di Tobruk.
“Saya menyerukan kepada semua aktor politik Libya untuk mengatasi kebuntuan dan perpecahan politik, dan bertindak secara kolektif dalam memastikan akses bantuan,” kata Turk dalam sebuah pernyataan.
“Ini saatnya menyatukan tujuan, bahwa semua yang terdampak harus segera mendapat bantuan, tanpa memandang afiliasi apa pun," ujar dia, menegaskan.