REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden AS Joe Biden pada hari Kamis (15/9/2023) akan membahas dampak dari pemotongan anggaran federal dan shutdown atau penutupan operasional pemerintah yang membayangi rakyat Amerika. Kondisi ini merupakan apa yang digambarkan para ajudannya sebagai pidato ekonomi utama, dengan kurang dari tiga minggu sebelum pendanaan untuk pemerintah AS mulai habis.
DPR yang dikuasai Partai Republik dan Senat yang dikuasai Partai Demokrat akan bersidang selama sekitar 12 hari sebelum pendanaan berakhir pada 30 September 2023.
Perdebatan utama di antara anggota DPR dari Partai Republik adalah permintaan untuk memangkas pengeluaran untuk tahun fiskal 2024 menjadi 1,47 triliun dolar AS, yakni sekitar 120 miliar dolar AS lebih rendah dari yang disepakati Biden dan Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy pada bulan Mei lalu.
Gedung Putih dan para pemimpin Senat, termasuk petinggi Partai Republik Mitch McConnell, telah menolak permintaan tersebut. "Hari ini, Presiden akan menjelaskan bagaimana pemangkasan yang merugikan ini sesuai dengan rencana anggaran Partai Republik yang lebih besar... dan apa arti rencana itu bagi rakyat Amerika," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.
Gedung Putih akan menghabiskan "sebagian besar musim gugur ini" untuk menyusun rencana anggaran Partai Republik, yang menurut mereka mencakup penurunan pajak untuk orang kaya dan pemotongan program-program seperti Jaminan Sosial dan Medicare.
Apakah pesan ekonomi Biden beresonansi dengan rakyat Amerika masih menjadi pertanyaan terbuka. Para ekonom, jajak pendapat, dan pejabat Partai Demokrat mengatakan bahwa Biden sedang berjuang untuk meyakinkan sebagian besar rakyat Amerika akan kekuatan pengelolaan ekonominya, bahkan ketika ia memimpin sebuah negara yang menurut semua indikator adalah negara yang ekonominya kuat.
Pada bulan Juni, Biden mencoba membalikkan keraguan warga Amerika terhadap rencana ekonominya dengan memperkenalkan kembali visinya tentang kemakmuran kelas menengah Amerika. Hal ini termasuk mengenakan pajak kepada orang kaya untuk berinvestasi di bidang-bidang yang penting bagi keamanan nasional, termasuk semikonduktor; mendidik para pekerja; dan meningkatkan persaingan ekonomi.
Jajak pendapat pada bulan Agustus dari organisasi Demokrat, Navigator Research, menemukan bahwa 25 persen orang Amerika mendukung tindakan utama Biden, seperti Undang-Undang Pengurangan Inflasi. Tetapi sayangnya sebagian warga AS itu, masih menganggap presiden melakukan pekerjaan yang buruk dalam menangani ekonomi negara saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika