REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus para hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengusulkan sejumlah rencana kebijakan kepada Prabowo Subianto apabila berhasil menjadi presiden 2024. Yusril menyampaikan usulan tersebut setelah mendengar 12 rencana kebijakan Prabowo.
Yusril mengaku, setuju dengan rencana kebijakan Prabowo yang berfokus kepada peningkatan kapasitas ekonomi dan pendidikan itu. Kendati begitu, eks menteri sekretaris negara (mensesneg) tersebut punya empat usulan kebijakan.
Pertama, Yusril mengusulkan agar Prabowo untuk membenahi sistem politik, sistem pemerintahan, dan sistem hukum Indonesia. Sebab, sistem hasil amandemen UUD 1945 itu membuat simpang siur jalannya negara dalam dua dekade terakhir.
Yusril mendorong Prabowo untuk mempertimbangkan mengamendemen kembali UUD 1945. Tentu saja bagian yang amandemen harus melalui kajian matang, khususnya terkait sistem pemilihan umum.
"Apakah kita perlu amendemen lagi untuk merapikan apa yang ada sekarang? Sehingga demokrasi kita itu berjalan dengan baik dan sempurna," kata Yusril usai rapat dengan ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (14/9/2023) malam WIB.
Kedua, Yusril menyarankan kepada Prabowo agar bisa menciptakan stabilitas politik dalam negeri. Pasalnya, mustahil melaksanakan pembangunan ekonomi untuk rakyat apabila kondisi politik dalam negeri berantakan.
Ketiga, mantan menteri hukum dan HAM itu mengusulkan agar Prabowo menyelesaikan permasalahan di Bumi Cenderawasih. Sebagaimana diketahui, kini terdapat organisasi dan kelompok bersenjata di Papua yang tujuannya memerdekakan diri dari Indonesia.
"Jangan sampai (persoalan Papua) berkembang sebagai isu HAM, kemudian dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan internasional untuk memecah belah bangsa kita seperti yang terjadi pada tahun 1999," ujar Yusril.
Keempat, dia menyampaikan agar Prabowo melakukan pembangunan di bidang hukum untuk menghadirkan kepastian hukum di Indonesia. Menurut dia, saat ini, tidak ada kepastian hukum di semua aspek kehidupan di RI.
"Sekarang ini kita lihat dalam semua aspek, kepastian hukum tidak ada, maka investasi kita sulit berkembang lebih cepat oleh karena dianggap tidak ada kepastian hukum di negara kita," ujarnya.
Adapun Prabowo menyebut, 12 rencana kebijakannya itu masih dimungkinkan untuk dipertajam. Karena itu, kata Prabowo, setiap partai yang tergabung dalam KIM akan mengirim wakil untuk membentuk tim pakar yang bertugas membahas dan menajamkan rencana kebijakan tersebut.
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, salah dua dari 12 rencana kebijakan Prabowo itu adalah menghapus kemiskinan dengan cara meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, dan membangun fondasi untuk menjadi negara maju dalam lima tahun kepemimpinannya sebagai presiden RI.
"Jadi insya Allah paling kurang lima tahun saja kemiskinan habis, selesai sama Pak Prabowo. Dan dasar kokoh untuk menjadi negara maju tahun 2045, lima tahun Pak Prabowo sudah bisa meletakkan dasarnya," kata Zulkifli dalam kesempatan sama.
Lima ketum dan sekjen hadir...
Ikuti Whatsapp Channel Republika