REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid, membantah pihak-pihak yang menuding ada kawin paksa antara PKS dan NU. Tudingan tampak dimunculkan jelang pengumuman sikap PKS di Koalisi Perubahan.
Ia merasa, itu perlu ditegaskan kembali dalam konteks Koalisi Perubahan maupun capres-cawapres. HNW menekankan, PKS memahami sebagai parpol mereka tidak berkoalisi dengan ormas, tapi dengan partai politik.
HNW menerangkan, salah satu partai itu tidak lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Artinya, koalisi dijalin PKS dengan PKB yang merupakan parpol, bukan dengan apapun afiliasi ormas dari partai-partai tersebut.
"Jadi, jangan disalahpahamkan, ada itu yang membuat tulisan seakan ada kawin paksa antara PKS dan NU," kata HNW kepada Republika, Jumat (15/9).
Ia mengingatkan, NU atau Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi kemasyarakatan Islam. HNW merasa, tidak tepat tudingan kawin paksa antara PKS dan NU mengingat yang menjadi koalisi PKS merupakan PKB.
Apalagi, ia menerangkan, sejak lama PKS sudah memiliki kader-kader yang memang memiliki afiliasi dengan ormas-ormas Islam, termasuk NU. Banyak pendiri, petinggi, pengurus dan caleg-caleg PKS berafiliasi dengan NU.
Namun, ia menambahkan, tidak pernah ada mengklaim atau diklaim mewakili NU atau organisasi-organisasi apapun yang menjadi afiliasi mereka. HNW mengaku heran ada saja yang menyampaikan tudingan-tudingan seperti itu.
"Itu perlu ditegaskan kembali, koalisi kita dengan partai politik, bukan dengan ormas apapun," ujar HNW.
PKS sendiri baru menggelar Musyawarah Majelis Syura terkait sikap mereka apakah tetap ada di Koalisi Perubahan. Hal ini terkait masuknya PKB dan deklarasi Anies Baswedan dan memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapres.
Musyawarah yang digelar selepas shalat Jumat itu diperkirakan berakhir dengan keputusan Majelis Syura PKS pada Jumat sore sekitar 18.30. Rencananya, turut dihadiri capres-cawapres yang akan diusung PKS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika