REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta rencana pendirian Pusat Sertifikasi Halal di Yuanhong Investment Zone, China ditindaklanjuti segera sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini untuk kepentingan sertifikasi halal bagi produk-produk dari perusahaan di China. Kiai Ma'ruf meminta agar ditindaklanjuti melalui koordinasi untuk pendaftaran dan asesmen sesuai prosedur yang berlaku di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
"Terkait rencana pendirian Pusat Sertifikasi Halal di Yuanhong Investment Zone, agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku melalui koordinasi untuk proses pendaftaran dan asesmen dengan BPJPH," ujar Kiai Ma'ruf dalam siaran persnya di sela kunjungan kerja ke China, Jumat (15/9/2023).
Menurutnya, untuk melabeli halal bagi produk-produk dari perusahaan di China, saat ini sertifikasi halal dapat dilakukan melalui Kantor Perwakilan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) di Shanghai. Menurutnya, hasil asesmen ini nantinya menjadi dasar bagi penerbitan Mutual Recognition Agreement (MRA) atau Sertifikasi Akreditasi.
Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan (KNEKS) ini menyebutkan BPJPH saat ini baru menerima empat permohonan Registrasi Lembaga Halal Luar Negeri dari China, yakni Islamic Food Research Centre (Hong Kong), Halal Certification Service (Chongqing), Shandong Halal Certification Service (Jinan), dan Shaanxu Shang Pin Yuan Halal Food and Restaurant Management Co Ltd.
Kiai Ma'ruf menegaskan, pemerintah terus mendorong kerja sama Two Countries Twin Parks (TCTP) antara Indonesia dan China diperluas jangkauannya ke sektor halal. Kiai Ma'ruf menilai keberhasilan sejumlah proyek kerja sama antara Indonesia dan China dalam koridor kerja sama Two Countries Twin Parks (TCTP) perlu diperluas jangkauannya pada sektor-sektor potensial yang saling menguntungkan kedua negara, khususnya sektor halal.
“Perluasan agar mencakup sektor industri halal. Pangsa pasar produk halal global maupun antarkedua negara sangat potensial untuk dioptimalkan guna memperkuat kerja sama ekonomi ke depannya,” ujar Kiai Ma'ruf.
Kiai Ma'ruf menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong koordinasi internal untuk kelancaran fasilitasi investasi perusahaan China. Hal ini akan dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga khusus untuk TCTP.
“Saya menyambut baik keinginan pelaku bisnis halal untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnis ini di Indonesia,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika