REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong mengatakan Kemenkominfo akan melakukan tindakan terkait fenomena social commerce sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Usman menyampaikan Kemenkominfo bisa saja memblokir social commerce selama ada payung hukum yang mengaturnya.
"Apakah akan blokir social commerce, itu kalau menayangkan konten negatif maka bisa kita takedown," ujar Usman saat diskusi bertajuk "Nasib UMKM di Tengah Gemerlap Social Commerce" di Jakarta, Sabtu (16/9/2023).
Usman menambahkan Kemenkominfo juga memiliki kewenangan untuk menindak jika platform tersebut tidak melakukan registrasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagai syarat beroperasi di Indonesia. Persoalannya, ucap Usman, saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai media sosial dengan social commerce.
Usman menyampaikan apabila ada aturan terkait pemisahan keduanya, maka seluruh social commerce wajib melakukan registrasi PSE. Usman menyampaikan adanya regulasi yang jelas akan menjadi dasar bagi Kemenkominfo dalam mengambil tindakan terhadap platform social commerce yang tidak memenuhi ketentuan dari pemerintah.