REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Krisis air bersih terjadi di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Menanggapi hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa dirinya perhatian atas masalah itu dan selalu melakukan pengawasan. 

"Saya selalu monitor itu dan saya minta kepada Dirut PAM Jaya untuk menyuplai supaya bersih terus. Ya menjadi perhatian lah dari pemerintah, supaya masyarakat mendapat air bersih," kata Heru di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (16/9/2023). 

Heru memastikan upaya untuk mengalirkan air yang bersih bisa benar-benar terealisasi di kawasan Kalideres melalui PD PAM Jaya. Sehingga masyarakat tak kesulitan dan bisa menikmati air yang layak. 

Saat disinggung mengenai masalah finansial di PAM Jaya, kaitannya dengan penyertaan modal daerah (PMD) yang turun dan kemungkinan menghalangi upaya mengatasi masalah air bersih di Jakarta, Heru menyebut hal itu bisa ditangani. 

"Saya mendapat lapiran mereka, PAM, membuat reservoir yang cukup banyak di titik-titik strategis. Kan (juga) ada kerjasama dengan swasta," jelas Heru. 

Sebelumnya, PD PAM Jaya diketahui melakukan penghentian suplai air ke RW 11, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat karena kualitas sumber air buruk. Pasalnya, buruknya kualitas air di sumber air melebihi ambang batas yang bisa diolah oleh mesin PAM Jaya.

"Betul, karena 'kan sederhananya ada filternya. Katakanlah filternya bisa menyaring sampai dengan kualitas airnya katakanlah 10 paling buruk, satu paling baik. Mesin ini hanya bisa mengakomodasi batas maksimal lima, kondisi air yang bisa diolah. Saat ini lebih dari lima, lebih dari batas maksimumnya dia (mesin) sehingga tidak bisa terolah oleh mesin itu," kata Senior Manager Corporate Communication & Office Director PAM Jaya Gatra Vaganza, Jumat (15/9/2023).

Atas kondisi tersebut, pihaknya menghentikan suplai air ke RW 11, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Gatra menyebut, buruknya kualitas air di salah satu hutan kota akibat kemarau. "Jadi, kami berharap sebetulnya dari kondisi kemarau ini tidak berkepanjangan sehingga hutan kota bisa dapat kembali beroperasi lagi," kata Gatra.

Mengatasi situasi tersebut, untuk sementara pihaknya melakukan upaya rationing, yakni penyesuaian suplai air dari satu wilayah ke wilayah lain.

"Kami terus melakukan penyesuaian suplai. Jadi, suplai-suplai yang ada di wilayah lain itu kami coba bagi supaya di wilayah yang terdampak," ujar Gatra.

Mengenai tagihan air  yang tetap pada masyarakat, Gatra menyebut, tagihan air yang dibayar warga sesuai dengan pemakaian bulan lalu. "Prinsipnya warga itu membayar apa yang dipakai. Karena enggak mungkin ketika enggak ada aliran yang muter. Logikanya tidak ada tagihan. Apa yang dibayar saat ini, atas tagihan bulan lalu

Untuk tagihan berikutnya, Gatra memastikan warga tidak akan membayar seperti sebelumnya. "Pasti lebih murah," kata Gatra.

Ikuti Whatsapp Channel Republika