REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak Israel mencabut pembatasannya terhadap perekonomian Palestina dan wilayah pendudukan, untuk memberi jalan bagi peningkatan peluang investasi. Laporan IMF mengatakan, pemulihan perekonomian Palestina kehilangan momentun dan diperkirakan terus menurun.

"Di tengah memburuknya situasi keamanan, politik dan sosial, pemulihan (perekonomian Palestina) kehilangan momentum dan pendapatan per kapita diperkirakan menurun dalam jangka menengah," ujar laporan itu, dilaporkan Middle East Monitor, Sabtu (16/9/2023).

Laporan tersebut menyatakan, krisis fiskal masih belum terselesaikan, di tengah terbatasnya prospek reformasi pengeluaran mendalam yang sangat dibutuhkan dan penyelesaian permasalahan fiskal yang belum terselesaikan dengan Israel. Menurut laporan itu, pertumbuhan kembali pulih pada 2021 setelah pandemi virus korona. Namun turun setengahnya menjadi 3,9 persen pada 2022 dan diperkirakan akan terus menurun menjadi 3 persen pada 2023.

Laporan tersebut menjelaskan, faktor utama yang berkontribusi terhadap kesulitan di Tepi Barat dan Jalur Gaza adalah pemotongan pendapatan pajak oleh Israel. Termasuk dukungan masyarakat internasional yang terus-menerus lemah.

"Mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi memerlukan upaya terkoordinasi dari Otoritas Palestina, Israel, dan komunitas internasional," kata laporan itu.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja serta pendapatan riil warga Palestina sangat bergantung pada pelonggaran pembatasan yang diberlakukan Israel terhadap pergerakan, akses dan investasi, termasuk di Area C,  dan pembukaan blokade di Gaza.

Laporan tersebut menyebutkan, sebagian besar sektor perbankan Palestina telah lolos dari krisis ekonomi. Sektor perbankan secara umum tetap stabil di tengah tanda-tanda awal penurunan kualitas aset.