REPUBLIKA.CO.ID, BAMAKO -- Mali, Niger dan Burkina Faso pada Sabtu (16/9/2023) menandatangani pakta keamanan, dan berjanji untuk saling membantu jika terjadi pemberontakan atau agresi eksternal. Mali, Niger, dan Burkina Faso adalah tiga negara Sahel di Afrika Barat yang diperintah oleh junta militer.

Ketiga negara tersebut sedang berjuang membendung kelompok ekstremis yang terkait Alqaidah dan ISIS. Mereka juga mengalami ketegangan dalam hubungan mereka dengan negara tetangga dan mitra internasional akibat kudeta.

Kudeta terbaru di Niger semakin memperparah perselisihan antara ketiga negara tersebut dan negara-negara blok regional, Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS), yang mengancam akan menggunakan kekerasan untuk memulihkan kekuasaan konstitusional di negara tersebut.  Mali dan Burkina Faso berjanji akan membantu Niger jika diserang.

“Setiap serangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial satu atau lebih pihak yang terikat kontrak akan dianggap sebagai agresi terhadap pihak lain,” menurut piagam pakta tersebut, yang dikenal sebagai Aliansi Negara Sahel.

“Saya hari ini telah menandatangani piagam Liptako-Gourma dengan para Kepala Negara Burkina Faso dan Niger yang membentuk Aliansi Negara-Negara Sahel, dengan tujuan membangun kerangka pertahanan kolektif dan bantuan timbal balik,” kata pemimpin junta Mali, Assimi Goita.

Ketiga negara tersebut adalah anggota aliansi G5 Sahel yang didukung Prancis bersama Chad dan Mauritania. Aliansi G5 Sahel diluncurkan pada 2017 untuk mengatasi kelompok ekstremis di wilayah tersebut.

Hubungan antara Perancis dan ketiga negara tersebut memburuk sejak kudeta. Prancis terpaksa menarik pasukannya dari Mali dan Burkina Faso. Prancis juga berada dalam ketegangan dengan junta yang merebut kekuasaan di Niger. Junta di Niger meminta Prancis menarik pasukannya dan duta besarnya. Prancis menolak mengakui otoritas junta.