REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan faksi-faksi Palestina lainnya pada Jumat (15/9/2023) menyerukan kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) untuk menghormati norma dan agama pengungsi Palestina terkait kebijakan kesetaraan gender. Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh departemen pengungsi, PLO menolak pernyataan mengenai orientasi seksual dan identitas gender serta menyangkal klaim UNRWA bahwa hal ini ada di kalangan pekerja dan pengungsi.

Sementara, gerakan perlawanan Palestina, Hamas, menyebut memperkenalkan isu-isu kesetaraan gender kepada para pengungsi Palestina adalah konyol karena orang-orang Palestina tidak mempunyai krisis gender. PLO dan Hamas menekankan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum dan konvensi internasional.

"Kami menegaskan kembali pentingnya menghormati prinsip, nilai-nilai dan ritual Islam dalam masyarakat Palestina," demikian pernyataan PLO dan Hamas, dilaporkan Middle East Monitor, Sabtu (16/9/2023).

PLO juga mengecam kondisi yang ditetapkan oleh beberapa negara untuk melanjutkan donasi mereka ke UNRWA, yang berkaitan dengan kesetaraan gender, anti-Semitisme, dan perubahan buku pelajaran di sekolah. Mereka menyerukan UNRWA untuk berkonsentrasi melayani pengungsi Palestina dan tidak terlibat dalam isu-isu kecil yang tidak menguntungkan pengungsi.

Pada saat yang sama, laporan ini menunjukkan bahwa tidak ada konsensus di antara negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai isu-isu yang disebutkan dalam kebijakan kesetaraan gender oleh UNRWA. "UNRWA tidak mempunyai hak untuk memperkenalkan hal-hal tersebut kepada para pengungsi dan pekerja," demikian pernyataan UNRWA.

Dalam situs website UNRWA disebutkan kesetaraan gender merupakan bagian integral dari komitmen UNRWA terhadap kesejahteraan, pembangunan manusia, dan perlindungan pengungsi Palestina. Badan ini berupaya mewujudkan tujuan ini melalui layanan dan advokasinya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika