REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyambut baik program Solar untuk Koperasi (SOLUSI) Nelayan yang dicanangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Komite BPH Migas Abdul Halim menjelaskan, langkah ini bisa membuat solar subsidi menjadi tepat sasaran. Apalagi nelayan sangat membutuhkan pasokan solar yang murah dan memadai untuk mendorong aktifitas perekonomian pesisir laut.

“Program BBM subsidi yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait yang lain perlu diselaraskan dengan BPH Migas agar prediksi pembagian kuota BBM subsidi dapat tersalurkan dengan optimal,” kata Abdul Halim, Jumat (15/9/2023).

Ia juga menilai penempatan koperasi nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia secara tepat dan cermat agar semakin dioptimalkan sebagai bahan pertimbangan badan usaha untuk membangun SPBU Nelayan. 

“Plotting area koperasi nelayan menjadi concern. Program SOLUSI ini juga diharapkan bisa bekerjasama dengan Bank Himbara sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyaf (KUR), agar investasi dan pelayanan SPBU untuk nelayan dapat terus berkembang dan berkelanjutan dengan adanya sinergi ini,” imbuhnya.

Pada 2025, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan terbangunnya 250 koperasi nelayan. Hingga saat ini, program Solar untuk Koperasi Nelayan telah dicanangkan di 7 lokasi percontohan dan telah berjalan sebanyak 5 koperasi nelayan, yaitu Aceh Besar, Deliserdang, Indramayu, Pekalongan, dan Lombok Timur. Untuk Semarang dan Surabaya, akan beroperasi pada akhir Oktober. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika