REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Kiev mengecam pemilihan umum yang digelar Rusia di wilayah pendudukan Ukraina. Kementerian Luar Negeri Ukraina mengkritik pemilu tersebut dan menyebutnya sebagai pemilu semu.
Ukraina menyerukan pemerintah lain untuk tidak mengakui hasil pemilu tersebut. Ukraina akan melobi sanksi internasional baru terhadap semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.
“Pemilu semu yang dilakukan Rusia di wilayah-wilayah yang diduduki sementara dapat diabaikan. Hal tersebut tidak akan memiliki konsekuensi hukum dan tidak akan mengubah status wilayah Ukraina yang direbut oleh tentara Rusia. Dengan menyelenggarakan pemilu palsu di wilayah Ukraina dan Krimea, Kremlin terus mendelegitimasi sistem hukum Rusia,” kata Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan, dilaporkan The Guardian, 8 September 2023.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan pemilu palsu yang dilakukan Rusia di wilayah pendudukan Ukraina adalah tidak sah. Sementara Dewan Eropa menyebutnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.
Pemungutan suara untuk badan legislatif yang dikuasai Rusia diadakan di wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia di Ukraina. Rusia hanya memegang sebagian kendali di wilayah tersebut. Badan legislatif ini kemudian akan menunjuk gubernur lokal yang loyal kepada Kremlin.
Pemungutan suara juga diadakan di 50 wilayah Rusia, termasuk di Moskow. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, diperkirakan akan tetap menjabat karena ia mendapat dukungan dari Kremlin.
"Pemilu ilegal yang diadakan di wilayah pendudukan Ukraina dapat dilihat sebagai upaya Kremlin untuk menunjukkan kendalinya atas wilayah-wilayah ini ketika kendali tersebut diambil alih. Tujuannya adalah untuk memproyeksikan citra normalitas," ujar Ben Noble, seorang profesor politik Rusia di University College London.
Noble mengatakan, mengatur pemilu adalah bagian penting dari pemerintahan lokal, regional, dan federal di Rusia. Dengan demikian, menggelar pemilu di wilayah-wilayah pendudukan juga merupakan bagian dari upaya Moskow untuk membentuk cara Rusia dalam melakukan sesuatu, termasuk dengan membentuk rantai komando.
Pemungutan suara tersebut mungkin akan menjadi sebuah gladi bersih untuk pemilihan presiden 2024. Putin mengincar perpanjangan masa jabatan setelah melancarkan perang di Ukraina. Perwakilan Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, kritik terhadap pemilu dipandang sebagai campur tangan dalam politik dalam negeri Rusia.
Askad Ashurbekov, seorang anggota dewan di Kota Zaporizhzhia, mengatakan, ada dua tujuan pemilu yaitu untuk memberikan gambaran propaganda untuk konsumsi internal Rusia, dan mengekspos penduduk pro-Ukraina di wilayah pendudukan, yang menolak untuk memilih.
“Situasinya benar-benar tidak masuk akal. Mereka mengunggah foto-foto di situs resmi mereka yang menunjukkan para anggota 'komisi pemilu’ didampingi oleh penjaga bersenjata," ujar Ashurbekov.
Rusia telah meluncurkan teknologi baru, termasuk pemungutan suara elektronik, yang diyakini para pengamat akan memudahkan Kremlin untuk memalsukan suara. Kremlin mungkin menggunakan surat suara untuk mengkalibrasi teknologinya sebelum pemungutan suara 2024.
“Dari sudut pandang teknis, pemilu ini juga digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia untuk menguji lebih lanjut pemungutan suara online, yang manipulasinya jauh lebih sulit dideteksi, sebelum pemilu presiden pada Maret 2024,” kata Noble.
Ukraina dijadwalkan mengadakan pemilu parlemen bulan depan dan pilpres pada musim semi....
Ikuti Whatsapp Channel Republika