REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Ketua partai oposisi pemerintah Korea Selatan (Korsel) jatuh sakit usai melakukan aksi mogok makan sebagai bentuk protes sejumlah kebijakan pemerintah. Sementara jaksa meminta surat perintah penangkapan terhadapnya atas tuduhan korupsi.
Ketua Partai Demokratik Korea, Lee Jae-myung mulai melakukan aksinya sejak 31 Agustus lalu. Ia memprotes salah kelola ekonomi, ancaman pemerintah terhadap kebebasan media dan kegagalan mencegah Jepang melepaskan air Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima serta sejumlah isu lainnya.
Pada Senin (18/9/2023) partainya mengatakan mantan kandidat presiden itu dibawa ke rumah sakit dari Majelis Nasional di Seoul setelah mengalami dehidrasi dan pusing.
Ketua Partai Kekuatan Rakyat Kim Gi-hyeon meminta Lee berhenti mogok makan. Kim mengatakan ia sudah berbicara dengan sejumlah ketua partai oposisi mengenai sejumlah kebijakan.
Beberapa jam setelah Lee dibawa ke rumah sakit, jaksa mengatakan mereka meminta surat penangkapannya sebagai bagian dari penyelidikan proyek pembangunan dan tuduhan penyuapan.
Jaksa mengatakan Lee melanggar tugasnya saat menjabat sebagai Walikota Seongnam yang menyebabkan kerugian sebesar 20 miliar won pada Seongnam Development Corporation. Jaksa juga menuduh Lee melakukan suap sehubungan dengan sebuah perusahaan yang dicurigai melakukan transfer uang ilegal senilai 8 juta dolar AS ke Korea Utara.
Lee membantah semua tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai tuduhan "fiksi" dan "konspirasi politik." Pengadilan hanya bisa meninjau permintaan jaksa bila parlemen yang dikuasai Partai Demokrat melepaskan kekebalan Lee.
Parlemen yang berisi 300 anggota itu dikuasai Partai Demokratik Korea. Parlemen menolak permintaan surat perintah penangkapan sebelumnya pada bulan Februari lalu.
Lee kalah dari Presiden Yoon Suk Yeol, mantan jaksa agung, pada pemilihan presiden 2022 dengan selisih 0,7 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika